Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Operasional Pemerintahan
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran negara yang dilakukan pemerintah tidak akan mengganggu operasional sehari-hari. Pernyataan ini disampaikan dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
Prabowo juga membantah isu pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat penghematan anggaran. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan hanya merupakan isu simpang siur.
Menurut Prabowo, anggaran yang dihemat akan dialihkan ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti penyediaan pupuk dan perbaikan sekolah. Ia pun mengajak partai politik yang tergabung dalam koalisinya untuk mendukung langkah efisiensi ini.
“Memang saya ingin melaksanakan efisiensi, tetapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu operasional sehari-hari,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan bahwa penghematan anggaran ini terutama menyasar pengurangan kegiatan yang dinilai kurang esensial, seperti perjalanan dinas ke luar negeri, seminar, dan forum diskusi yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
“Kunjungan kerja, seminar, forum diskusi. Apa yang didiskusikan? Rakyat butuh mitigasi, pupuk, bibit, dan sekolah yang diperbaiki. Tidak perlu seminar lagi,” tegasnya.
Prabowo mengungkapkan bahwa hingga saat ini efisiensi anggaran telah mencapai Rp 300 triliun tanpa mempengaruhi program-program prioritas pemerintah, termasuk di sektor pendidikan.
“Program-program yang sedang berjalan tidak ada yang terganggu, apalagi pendidikan,” jelasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa efisiensi anggaran difokuskan pada pengurangan kegiatan pemerintahan yang bersifat seremonial, seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor, serta peringatan dan perayaan tertentu.
“Kriteria efisiensi kementerian dan lembaga menyangkut aktivitas seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor, peringatan, serta kegiatan seremonial lainnya,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja pegawai honorer, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), serta program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT,” tegasnya. []
Nur Quratul Nabila A
