Hadapi Tarif Resiprokal AS, Indonesia Tempuh Jalur Diplomasi dan Siapkan Strategi Jangka Panjang
JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyatakan sikapnya atas rencana kebijakan tarif resiprokal yang dicanangkan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Alih-alih membalas secara agresif, Indonesia memilih pendekatan diplomasi dan negosiasi, dengan pertimbangan menjaga kepentingan jangka panjang dalam hubungan dagang bilateral.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam rapat koordinasi terbatas lanjutan yang digelar secara virtual pada Minggu (6/4/2024).
Menurutnya, Indonesia hanya diberikan waktu singkat untuk memberikan respons, yakni hingga 9 April 2024.
“Indonesia tengah menyiapkan rencana aksi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk posisi ekspor-impor dan arus investasi dari Amerika Serikat,” ujar Airlangga.
Pemerintah turut mencermati dampak kebijakan tersebut terhadap sektor padat karya, terutama industri alas kaki dan garmen yang selama ini menjadi salah satu andalan ekspor nasional.
Mengingat sektor ini rentan terhadap dinamika pasar global, Pemerintah memastikan akan menyalurkan dukungan melalui insentif yang tepat guna menjaga daya saing pelaku usaha domestik.
Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah akan melibatkan pelaku industri dalam forum konsultasi yang dijadwalkan berlangsung Senin (7/4/2025).
Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan dari para pelaku usaha, khususnya terkait ekspor dan sektor-sektor strategis yang perlu mendapat perlindungan.
“Seluruh asosiasi industri akan diundang untuk memberi masukan, terutama yang berkaitan dengan ekspor dan sektor padat karya,” kata Airlangga.
Selain itu, Indonesia juga menyiapkan alternatif pasar ekspor, termasuk membidik peluang perdagangan yang terbuka di kawasan Eropa.
Menurut Airlangga, Uni Eropa merupakan mitra dagang utama yang dapat dimaksimalkan di tengah ketidakpastian hubungan dagang dengan Amerika Serikat dan Tiongkok.
“Kita akan dorong pembukaan pasar alternatif agar Indonesia memiliki diversifikasi tujuan ekspor yang lebih luas,” tambahnya.
Pemerintah juga tengah menghitung dampak fiskal dari kebijakan yang akan diambil agar tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian anggaran.
Semua langkah disusun dalam kerangka deregulasi dan diselaraskan dengan arahan Sidang Kabinet pada Maret 2024.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta jajaran wakil menteri dan perwakilan lembaga terkait.
Dengan pendekatan yang terukur dan inklusif, Indonesia berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional sambil memperkuat posisi tawar dalam dinamika perdagangan global yang kian kompleks. []
Nur Quratul Nabila A
