BKPM Soroti Aksi Premanisme yang Ganggu Proyek Pabrik Mobil Listrik BYD di Subang
JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) angkat suara terkait adanya laporan praktik premanisme yang mengganggu pembangunan pabrik mobil listrik asal Tiongkok, BYD, di Kawasan Industri Subang, Jawa Barat.
Deputi Promosi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera meminta klarifikasi langsung dari manajemen BYD terkait situasi di lapangan.
Menurutnya, penting untuk memperoleh informasi faktual dari pihak investor agar pemerintah dapat menanggapi persoalan secara tepat.
“Saya insya Allah hari ini akan coba minta kawan-kawan dari BYD bagaimana situasinya. Kita harus tanya langsung pada BYD, bukan berarti berita yang beredar tidak benar 100 persen, tetapi detailnya perlu kita ketahui,” ujarnya kepada media di kantor BKPM, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Nurul menegaskan, praktik premanisme, pungutan liar, atau intimidasi terhadap investor merupakan tindakan yang sangat merugikan dan dapat memperburuk iklim investasi nasional. Ia menekankan bahwa upaya pemerintah dalam menarik investor asing tidaklah mudah di tengah kompetisi global yang kian ketat.
“Menarik investasi saat ini tidak semudah dulu. Semua negara sedang melakukan proteksionisme, termasuk Amerika Serikat yang notabene adalah negara maju. Maka pihak-pihak yang menyebabkan naiknya biaya ekonomi dan investasi di Indonesia harus sadar bahwa mereka turut memberikan dosa besar kepada masyarakat, terutama yang sedang mencari pekerjaan,” tandas Nurul.
Sebagai informasi, proyek pabrik BYD di Subang merupakan salah satu investasi strategis bernilai besar, yakni mencapai sekitar US$1 miliar atau belasan triliun rupiah. Pabrik tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2025 dan akan memiliki kapasitas produksi hingga 150.000 unit kendaraan listrik per tahun.
Presiden Direktur BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan pabrik berjalan sesuai jadwal dan pihaknya tetap berkomitmen terhadap kelancaran proyek tersebut.
“Setiap progres pembangunan pabrik kami berjalan lancar. Kami tetap berkomitmen menyelesaikannya pada akhir 2025,” ungkap Zhao dalam forum media awal tahun ini.
Pabrik tersebut akan menjadi pusat produksi dan ekspor kendaraan listrik untuk kawasan Asia Tenggara, menjadikan Indonesia sebagai basis strategis bagi ekspansi BYD di kawasan regional.
Zhao juga menambahkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan BKPM dan telah memenuhi seluruh ketentuan investasi yang ditetapkan pemerintah Indonesia.
“Kami menyambut kunjungan BKPM dan terus memastikan bahwa BYD comply terhadap seluruh regulasi yang berlaku,” kata Zhao.
Sejumlah pengamat dan pelaku usaha mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pelaku premanisme di sekitar kawasan industri, guna memberikan jaminan keamanan serta kepastian hukum bagi investor.
BKPM menegaskan komitmennya untuk mengawal investasi strategis tersebut dan mendorong aparat penegak hukum untuk segera menindak pihak-pihak yang mencoba menghambat pembangunan pabrik mobil listrik tersebut. []
Nur Quratul Nabila A
