Proyek Pelabuhan Swarangan Dipertanyakan
TANAH LAUT – Proyek Pelabuhan Swarangan di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dipertanyakan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Laut. Pasalnya, proyek tersebut kelanjutan pekerjaannya belum jelas.
Anggota Frkasi Gabungan DPRD Tanah Laut, Endang Isna Wangsih, di Pelaihari, Jumat (12/6), menuturkan, pembangunan Pelabuhan Laut Swarangan sangat diperlukan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan membuka daerah-daerah yang masih tertinggal. “Keberadaan Pelabuhan Swarangan juga akan memiliki dampak luas bagi kemajuan di daerah,” terangnya.
Apalagi Kabupaten Tanah Laut, masuk dalam kawasan strategis nasional, sebut anggota Fraksi Gabungan DPRD Tanah Laut, sudah dipastikan pembangunan Pelabuhan Laut Swarangan masuk dalam progam pemerintah pusat. Dengan cepat terwujudnya Pelabuhan Laut Swarangan, ucap kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tanah Laut, maka dipastikan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).
Dia menjelaskan, selain mendapatkan kontribusi PAD bagi Pemkab Tanah Laut, keberadaan pelabuhan Laut Swarangan juga berdampak pada kegiatan ekonomi, industri dan jasa. “Tidak semua kabupaten/kota memiliki potensi seperti Kabupaten Tanah Laut, memiliki pelabuhan laut,” tegasnya.
Ditambahkan anggota DPRD Tanah Laut Ahmad Mursidi, pembangunan Pelabuhan Laut Swarangan, di Kecamatan Jorong secepatnya direalisasikan agar memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah. “Banyak dampak positif yang akan didapat dari kegiatan Pelabuhan Laut Swarangan bagi daerah, dan ini perlu kita perjuangkan bersama,” tegas kader Partai Gerindra Tanah Laut itu.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut Sutrisno. ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler, terkait rencana pembangunan Pelabuhan Laut Swarangan mengaku, sedang mengikuti rapat. Sementara itu, pada April 2014 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berusaha mempercepat penyelesaian pembangunan pelabuhan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang diperkirakan bakal menelan anggaran APBN sebesar Rp1,5 triliun.
Haris Karno saat menjabat Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mengatakan, pembangunan Pelabuhan Laut Pelaihari terletak di Desa Sewarangan Kabupaten Tanah Laut, yang sebelumnya merupakan pelabuhan pengumpul. “Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomer KP.414 2013, pelabuhan Pelaihari telah direncanakan sebagai pelabuhan induk nasional,” katanya.
Menindaklanjuti penetapan tersebut, tambah dia, masterplan rencana pembangunan pelabuhan telah dibuat Kemenhub, dengan kawasan pelabuhan terutama untuk pelabuhan curah kering dan cair dengan area industri 5.000 hektare.
Selain itu, juga bakal dibangun lapangan penumpukan seluas lima hektare, gudang dua hektare, perkantoran dua hektere, stock file 100 hektare dan tangki timbun milik PT SILO seluas 25 hektare. Pelaksanaan pembangunan, tambah Haris, dimulai sejak 2008 dan hingga 2014 ini, dana yang dikucurkan telah mencapai Rp87,4 miliar dari dana APBN untuk pembangunan tiang pancang dan lantai dermaga.
Selanjutnya, pada 2015, akan diusulkan kembali dana pembangunan sebesar Rp54 miliar untuk pembebasan lahan dan akses jalan. Sedangkan dari APBD Provinsi Kalsel pada 2014, dana yang telah diusulkan sebesar Rp17,7 miliar. Sedangkan 2015, usulan untuk pemabngunan akses jalan sebesar Rp15 miliar. [] ANT
