Agus Aras: Prioritaskan Pendidikan Menengah Sebelum Perluas Gratispol

ADVERTORIAL – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras, menekankan pentingnya penentuan prioritas dalam pelaksanaan program pendidikan gratis atau Gratispol. Menurutnya, fokus sebaiknya diberikan pada jenjang SMA, SMK, dan SLB sebelum kebijakan ini diperluas ke jenjang pendidikan lain, agar program dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan beban tambahan bagi daerah.

Agus menyampaikan hal tersebut usai rapat dengar pendapat mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honor guru SMA serta SMK swasta, yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025).

“Saya tidak berbicara tanpa riset. Yang ingin saya tekankan adalah program Gratispol ini sebaiknya difokuskan dulu pada kewenangan pemerintah provinsi, yakni SMA, SMK, dan SLB. Apalagi hingga hari ini masih banyak siswa yang belum menerima seragam sekolah yang dijanjikan Pemprov Kaltim. Itu dulu yang harus menjadi prioritas,” ujar Agus.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program pendidikan gratis sangat bergantung pada pemantauan langsung pemerintah ke sekolah, bukan semata berdasarkan laporan dinas atau UPTD. “Artinya, pemerintah jangan hanya berdasarkan laporan-laporan dari dinas atau UPTD, tapi harus terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan kondisinya. Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim memiliki cabang dinas, sehingga informasi bisa diperoleh langsung dari pihak sekolah atau siswa,” jelasnya.

Agus juga mengingatkan keterbatasan anggaran daerah, yang perlu menjadi pertimbangan dalam penetapan prioritas kebijakan pendidikan. Ia menyebutkan, penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) pada 2026 berpotensi menambah tekanan fiskal daerah. “Kita harus ingat kemampuan keuangan daerah hari ini terbatas, bahkan pada 2026 ada informasi akan ada penyesuaian terkait dengan DBH. Jadi saya katakan, fokus Pemprov Kaltim dalam implementasi program Kartu Sekolah adalah di SMA, SMK, termasuk SLB terlebih dahulu,” tegasnya.

Mengenai pendidikan tinggi, Agus menilai program Gratispol dapat dipertimbangkan di masa mendatang, namun pelaksanaannya harus menyesuaikan kemampuan fiskal daerah. “Universitas bisa saja dipertimbangkan kemudian, sambil melihat kemampuan keuangan daerah. Tidak elok jika kewenangan yang sudah jelas menjadi tanggung jawab kita sesuai undang-undang justru diabaikan, sementara kita mengakomodasi yang bukan kewenangan kita,” pungkasnya.

DPRD Kaltim menegaskan komitmen untuk mengawal implementasi program Gratispol agar tepat sasaran. Dengan memprioritaskan jenjang pendidikan menengah sesuai kewenangan, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan optimal, memberikan manfaat nyata bagi siswa, dan tetap menjaga keseimbangan keuangan daerah.[]

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum