Akselerasi Ekonomi Jadi Fokus Pembangunan Kota Samarinda 2026

ADVERTORIAL – Fokus pembangunan Kota Samarinda pada 2026 akan diarahkan pada akselerasi ekonomi melalui penguatan infrastruktur berkelanjutan dan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Abdul Rohim, sebagai respons terhadap dinamika ekonomi yang tengah berlangsung di tingkat global, nasional, maupun daerah.

“Jadi 2026 ini temanya akselerasi ekonomi untuk infrastruktur berkelanjutan dan pengembangan SDM,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Jumat (15/08/2025) siang.

Abdul Rohim menjelaskan bahwa pemilihan tema ini didorong oleh kondisi ekonomi yang menuntut strategi pengelolaan anggaran lebih hati-hati, terutama dengan adanya kontraksi ekonomi akibat tekanan global dan nasional. “Jadi itu kita anggap relevan dengan kondisi yang ada saat ini, jadi kondisi global dan nasional itu menyebabkan berdampak pada kontraksi ekonomi salah satunya kan di level nasional itu masih dilakukan efisiensi sebagaimana di tahun 2025 dan berpeluang akan masih dilakukan efisiensi di 2026,” jelasnya.

Ia menyoroti bahwa kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat berdampak pada daerah, terutama dalam bentuk pemotongan dana transfer yang selama ini menjadi tumpuan pendanaan fiskal. “Dampaknya akan ada lagi pemotongan dana transfer dari pusat,” ungkap Abdul Rohim.

Politikus tersebut menegaskan bahwa ketergantungan berlebihan pada dana transfer pusat bisa menimbulkan risiko serius jika terjadi pemangkasan anggaran secara mendadak. “Kenapa jadi penting tema akselerasi ekonomi itu, jadi kalau daerah terlalu mengandalkan dana transfer dari pusat itu bisa berdampak buruk saat terjadinya pemangkasan dana transfer dari pusat,” tegasnya.

Sebagai langkah mitigasi, Abdul Rohim mendorong optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD) untuk memperkuat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda. “Maka penting bagi Kota Samarinda itu untuk secara optimal menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara itu, postur APBD kita bisa kita buat lebih ideal,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya mencapai kemandirian fiskal melalui kontribusi PAD yang ideal, yaitu sekitar 30 hingga 50 persen dari total APBD. “Yang ideal itu porsi PAD itu bisa mencapai 30, 40, bahkan sampai 50% dari postur APBD,” jelas Abdul Rohim.

Meskipun saat ini proporsi PAD belum mencapai target yang diharapkan, Abdul Rohim menilai tren yang ada menunjukkan arah positif bagi pertumbuhan fiskal Kota Samarinda. “Nah, cuman kan situasi kita saat ini meskipun belum sampai ke persentase itu, tetapi sudah cukup baik,” pungkasnya.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan 2026 tidak hanya berfokus pada pencapaian fisik, tetapi juga pada kemandirian ekonomi dan penguatan kapasitas daerah untuk menghadapi fluktuasi fiskal.[]

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum