Amartha Ungkap 89% UMKM Binaan Alami Lonjakan Pendapatan
JAKARTA – Kesenjangan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia masih menjadi persoalan krusial, dengan selisih kebutuhan kredit yang mencapai Rp2.400 triliun, sehingga mendorong perlunya solusi pendanaan inklusif untuk memperkuat ekonomi masyarakat akar rumput.
Berdasarkan data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) yang dirilis Bank Indonesia (BI), kebutuhan kredit UMKM diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun pada 2026. Namun, realisasi pembiayaan yang tersedia baru sekitar Rp1.900 triliun, sehingga menyisakan kesenjangan (financial gap) yang signifikan.
Founder dan Chief Executive Officer (CEO) Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, menyatakan bahwa akses pembiayaan yang tepat sasaran mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Berdasarkan Sustainability Report Amartha 2025, sebanyak 89 persen UMKM binaan mengalami peningkatan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 63 persen setelah memperoleh pembiayaan.
“Ini menegaskan bahwa pembiayaan inklusif bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga menjadi katalis bagi pelaku usaha untuk bertumbuh dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Secara kumulatif, dampak tersebut telah dirasakan oleh sekitar 2,3 juta dari total 3,9 juta UMKM binaan Amartha yang tersebar di lebih dari 50.000 desa di Indonesia.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai kesenjangan pembiayaan mencerminkan masih banyak pelaku usaha yang belum terhubung dengan sistem keuangan formal. “Masih ada kesenjangan pembiayaan yang menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum terhubung dengan sistem keuangan formal. Ketika akses ini terbuka, dampaknya tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada kemampuan rumah tangga untuk lebih kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi,” jelasnya, sebagaimana dilansir Antara, Selasa, (21/04/2026).
Ia menambahkan, kehadiran teknologi finansial atau financial technology (fintech), termasuk pinjaman daring, turut mendorong peningkatan inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat 40 persen terbawah. Negara yang telah mengadopsi fintech tercatat memiliki tingkat inklusi keuangan 41,5 persen lebih tinggi dibandingkan negara yang belum mengadopsinya.
“Di sisi lain, ekosistem keuangan di desa pun terdorong karena adanya pinjaman daring, seperti munculnya agen-agen produk keuangan di desa,” ungkapnya.
Dampak pembiayaan tersebut juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha di lapangan. Redha, nelayan asal Sumba yang menjadi mitra Amartha, mengaku mampu mengembangkan usaha alternatif setelah memperoleh akses modal. “Hasil laut tidak menentu karena bergantung pada cuaca dan pergerakan bulan. Saya sadar butuh pendapatan sampingan agar dapur tetap ngebul. Berkat modal tanpa agunan dari Amartha, kini saya memiliki warung kelontong yang menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarga,” jelasnya.
Andi Taufan menegaskan, pihaknya akan terus memperluas jangkauan pembiayaan untuk memperkuat ekosistem usaha mikro di Indonesia. “Bagi Amartha, pembiayaan merupakan instrumen untuk memperkuat ekosistem usaha mikro sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan pertumbuhan di tingkat akar rumput. Ke depan, Amartha akan terus memperluas jangkauan layanan dan memastikan setiap penyaluran pembiayaan mampu meningkatkan daya saing usaha mikro di Indonesia,” tutupnya.
Upaya mempersempit kesenjangan pembiayaan ini diharapkan mampu mempercepat inklusi keuangan sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di wilayah pedesaan. []
Penulis: Sri Niken Handayani | Penyunting: Redaksi01
