Anggota DPRD Samarinda Soroti Efisiensi Anggaran

SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Anhar SK, memberikan tanggapan terhadap pidato sambutan Wali Kota Samarinda periode 2025-2030, Andi Harun, dalam Rapat Paripurna masa sidang I Tahun 2025 yang diadakan di Rapat Utama Kantor DPRD Samarinda beberapa waktu lalu. Dalam pidatonya, Andi Harun menekankan pentingnya pembangunan dan efisiensi anggaran di kota ini.

Anhar mengungkapkan bahwa visi dan misi yang disampaikan oleh Wali Kota akan lebih jelas terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya disusun. Program-program tersebut diharapkan bisa sesuai dengan kondisi riil yang ada di Samarinda. Salah satu hal positif yang ia catat adalah kemajuan dalam penataan kota, khususnya dalam pengelolaan sampah yang mulai menunjukkan hasil yang signifikan.

“Kita akan lihat lebih lanjut visi misi beliau dalam RPJMD, yang harus selaras dengan kondisi daerah. Penataan kota sudah ada perkembangan, seperti dalam pengelolaan sampah yang mulai tampak hasilnya,” ujar Anhar saat diwawancarai awak media.

Namun, Anhar juga menyoroti pemangkasan anggaran yang berimbas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda. Ia menegaskan bahwa program pembangunan fisik yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti pembangunan jalan dan infrastruktur, seharusnya tidak terganggu. Menurutnya, pemangkasan anggaran yang tepat harusnya hanya berlaku untuk perjalanan dinas atau kegiatan seremonial, bukan untuk pembangunan fisik yang sangat diperlukan.

“Pemangkasan anggaran yang saya setujui adalah untuk perjalanan dinas atau kegiatan seremonial, tetapi jika anggaran untuk pembangunan fisik di Dinas PUPR yang dipotong, itu perlu dipikirkan lagi. Jangan sampai upaya efisiensi malah menghambat pembangunan,” ujar Anhar, yang merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Anhar juga menyikapi dinamika di DPRD Samarinda yang sering kali memunculkan perbedaan pendapat. Ia menilai hal tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi. Sebagai wakil rakyat, mereka tentu memiliki keberpihakan terhadap kepentingan konstituennya, dan meskipun ada keributan di dalam lembaga legislatif, itu tidak akan menjadi masalah selama itu untuk kepentingan masyarakat.

“Keributan di DPRD itu wajar, saya juga pernah berada di situasi yang membuat kecewa, seperti dalam kasus PT Kalimanis dan lainnya. Namun, selama itu untuk kepentingan masyarakat, tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai keributan ini merugikan warga,” ujarnya.

Anhar berharap pada periode kedua pemerintahan Andi Harun, program-program pembangunan yang dijanjikan bisa lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia juga berharap agar DPRD Samarinda dan Pemkot Samarinda bisa bekerja lebih kompak dalam mencari solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi oleh kota ini.

“Harapannya, pada periode kedua ini, program-program yang dijanjikan tidak hanya berupa janji manis, tetapi dapat direalisasikan dengan dampak positif bagi masyarakat Samarinda,” tutupnya. []

Penulis: Putri