APBN Defisit, Anggaran “Disunat”

apbn-defisit-anggaran-disunatAPBN 2014 mengalami defisit keuangan hingga Rp 175,4 triliun. Imbasnya, hampir semua proyek di seluruh daerah di Indonesia dipangkas. Tanpa terkecuali, proyek pusat di Kaltim pun kena getahnya. Salah satunya, pembangunan Jembatan Pulau Balang.

Demikian diungkapkan anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kaltim, Hetifah Sjaifuddin kepada wartawan, Rabu (18/6).
Jembatan yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) itu rencana tahun ini pembangunannya menggunakan skema multiyears contract (MYC). Proyek tersebut diperkirakan rampung pada 2018. Tahun ini pusat menggelontorkan duit sebesar Rp 235 miliar. Jembatan ini diprediksi akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun.
Namun setelah APBN 2014 mengalami defisit, anggaran jembatan yang menjadi jalur Trans Kalimantan itu harus dipangkas. Bahkan, rampungnya pembangunan jembatan bakal molor. Meski begitu, Hetifah belum tahun persis berapa besar duit yang bakal “disunat” imbas dari APBN yang babak belur tersebut. “Nanti saya jelaskan detailnya. Ini lagi ada sidang paripurna di DPR,” katanya, kemarin.
Lantas apakah akan berpengaruh pada rencana skema MYC pada proyek tersebut? Politikus Partai Golkar ini belum bisa menjelaskan, karena alasan belum menerima salinan ketetapan pemangkasan anggaran akibat defisit. “Saya belum tahu itu. Nanti saya cari dulu ketetapannya seperti apa,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, proyek Jembatan Pulau Balang memasuki babak baru. Setelah hampir 17 tahun dibangun tak rampung-rampung, mulai tahun ini dianggarkan APBN menggunakan sistem MYC.
Berdasarkan data yang diperoleh media ini dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jembatan Pulau Balang tahun lalu mendapat alokasi Rp 100 miliar dari APBN.
Setelah melalui pembahasan di DPR dan Kementerian PU, proyek tersebut disetujui dianggarkan dengan sistem tahun jamak mulai tahun ini hingga 2018. Jembatan Pulau Balang dianggarkan bertahap tiap tahunnya dan diperkirakan menghabiskan Rp 1,5 triliun. Pada APBN 2014, pusat mengucurkan Rp 235 miliar. [] RedFj/KP