Bali Tech Week Jadi Ajang Menata Aturan Digital dan Persaingan Usaha
JAKARTA – Pemerintah menargetkan terciptanya iklim investasi digital yang lebih pasti dan persaingan usaha yang adil melalui penyusunan regulasi yang melibatkan masukan pelaku industri. Upaya tersebut akan dibahas dalam Bali Tech Week pada 19–23 Oktober 2026 di Sanur, Bali, dengan sasaran memperkuat ekosistem digital nasional sekaligus memberi ruang bagi perusahaan rintisan lokal untuk berkembang.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, pemerintah ingin memastikan kebijakan di sektor digital disusun dengan mempertimbangkan pandangan berbagai pihak, termasuk pelaku industri. Langkah ini diharapkan membuat aturan lebih mudah diperkirakan oleh investor dan tidak menimbulkan kejutan bagi dunia usaha.
“Kami juga memastikan bahwa dalam event ini kita ingin mendapat banyak masukan mengenai regulasi. Jadi, regulasi kita ingin hadir dengan masukan banyak pihak, termasuk industri,” kata Meutya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Selasa (13/10/2026), sebagaimana diberitakan Kompas, Selasa, (13/10/2026).
Menurut Meutya, kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting untuk menciptakan kenyamanan berinvestasi di Indonesia. Pemerintah ingin aturan yang diterbitkan dapat dipahami dan dipersiapkan oleh pelaku usaha, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam menjalankan bisnis digital.
“Sehingga regulasi yang akan kita keluarkan adalah regulasi yang tidak membuat kaget, regulasi yang terprediksi, sehingga investor akan nyaman,” ujar dia.
Selain kepastian aturan, pemerintah menempatkan persaingan usaha yang adil atau fair competition sebagai sasaran lain dalam pengembangan industri digital. Prinsip ini, menurut Meutya, harus berlaku bagi investor asing maupun perusahaan rintisan (startup) dan pengusaha lokal yang ikut membangun transformasi digital Indonesia.
“Jadi, ini untuk keadilan termasuk tidak hanya bagi investor asing, tapi keadilan bagi startup lokal, pengusaha lokal yang juga ingin berjibaku mengisi pembangunan transformasi digital di Indonesia,” kata Meutya.
Bali Tech Week dirancang bukan semata-mata sebagai ajang menarik modal, melainkan juga sebagai forum untuk menyerap pandangan pemerintah, industri, investor, inovator, dan komunitas. Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri digital secara lebih inklusif.
“Jadi kuncinya dua target kita juga dari event ini. Produknya selain tentu kita mengundang investasi, tapi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima semua pihak,” lanjut dia.
Pemerintah menargetkan sekitar 5.000 peserta dari dalam dan luar negeri menghadiri kegiatan tersebut. Sebanyak 13 agenda akan diselenggarakan dengan pembahasan beragam bidang, mulai dari konektivitas, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), keamanan siber, teknologi finansial, hingga industri gim.
Melalui forum ini, pemerintah berharap dialog dengan para pemangku kepentingan dapat menghasilkan arah kebijakan yang memberi kepastian bagi investor sekaligus menjaga kesempatan tumbuh bagi pelaku usaha lokal di tengah perkembangan ekonomi digital Indonesia. []
Redaksi01
