Baru 114 dari 416 Bangunan Koperasi Merah Putih di Riau Lolos Tahap Verval
PEKANBARU – Baru 114 dari 416 bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah rampung 100 persen di Provinsi Riau tercatat menjalani verifikasi dan validasi (verval). Untuk mempercepat proses tersebut, Kementerian Koperasi mengalokasikan dukungan anggaran Rp3,79 miliar bagi pemerintah kabupaten dan kota di Riau pada 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan verval sekaligus memperkuat fungsi Project Manager Officer (PMO) KDKMP tingkat provinsi. Dana itu diharapkan mempercepat pemeriksaan administrasi dan pengecekan fisik bangunan koperasi.
“Alhamdulillah, di tengah kondisi fiskal kita dalam upaya percepatan ini, Kementerian memberikan dukungan anggaran untuk proses ini agar lebih cepat,” kata Syahrial Abdi di Pekanbaru, Jumat (09/10/2026), sebagaimana diberitakan Antara, (09/10/2026).
Kampar menjadi daerah penerima alokasi terbesar dengan anggaran Rp787 juta. Berikutnya, Kabupaten Rokan Hulu memperoleh Rp436 juta, Kabupaten Siak Rp427 juta, Kabupaten Rokan Hilir Rp409 juta, Kabupaten Indragiri Hulu Rp355 juta, dan Kabupaten Bengkalis Rp338 juta.
Sementara itu, Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan Rp221 juta, Kabupaten Kuantan Singingi Rp194 juta, Kabupaten Pelalawan dan Kota Dumai masing-masing Rp176 juta, Kota Pekanbaru Rp158 juta, serta Kabupaten Kepulauan Meranti Rp113 juta.
Syahrial menjelaskan, dana tersebut turut mendukung tim verval tingkat kabupaten dan kota yang telah dibentuk untuk memeriksa kelengkapan administrasi serta memastikan kesesuaian kondisi fisik bangunan KDKMP dengan persyaratan program.
Selain pemeriksaan bangunan, percepatan penyediaan lahan menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota didorong menyiapkan lahan untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto.
“Bisa pinjam pakai, hibah dan bentuk lainnya, dengan begitu terjadilah percepatan pembangunan,” ujarnya.
Hasil pemeriksaan dan validasi tersebut selanjutnya akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan (SimKopdes), yaitu sistem pendataan koperasi secara nasional. Dengan demikian, proses verval tidak hanya memastikan perkembangan pembangunan di daerah, tetapi juga memperbarui data pelaksanaan program secara terintegrasi.
Dukungan anggaran Rp3,79 miliar tersebut diharapkan membantu mempercepat pemeriksaan terhadap bangunan yang telah selesai sekaligus mendorong kesiapan administrasi dan lahan. Namun, dengan baru 114 dari 416 bangunan yang tercatat menjalani verval, masih terdapat pekerjaan untuk memastikan seluruh bangunan yang rampung dapat melalui proses pemeriksaan dan pendataan. []
Redaksi01
