BKKBN dan Kaltim Lawan Stunting

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin gencar mengambil langkah strategis untuk mengatasi permasalahan stunting yang masih menjadi tantangan besar di daerah tersebut. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan angka stunting di Kaltim pada tahun 2023 sebesar 22,9 persen, kemudian turun sedikit menjadi 22,2 persen pada tahun 2024. Meski mengalami penurunan, angka tersebut dinilai belum signifikan mengingat target ambisius untuk menurunkan prevalensi stunting hingga di bawah 5 persen dalam lima tahun ke depan.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur, Dr. Nurizky Permanajati, menjelaskan empat faktor utama yang menjadi penyebab tingginya angka stunting di wilayah Bumi Etam. “Pertama, pemahaman masyarakat tentang pola asuh anak yang masih perlu ditingkatkan. Kedua, keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Ketiga, kurangnya ketersediaan makanan bergizi. Dan keempat, akses terhadap air bersih yang berkualitas,” kata Dr. Nurizky saat diwawancarai di Gedung Bangga Kencana, kantor BKKBN Kaltim, Jumat (16/05/2025).

Untuk menindaklanjuti persoalan ini, BKKBN Kalimantan Timur menerapkan sistem pendataan keluarga secara rinci yang dikenal dengan metode ‘by name by address’. “Kami mendata keluarga yang berisiko mengalami stunting dengan data yang akurat dan selalu melakukan verifikasi serta validasi setiap tahun,” lanjutnya. Hasil pendataan ini kemudian diserahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten agar dapat dilakukan intervensi yang tepat sasaran.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, turut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi stunting. “Kami telah memberikan stimulus berupa vitamin dan makanan tambahan bagi anak usia dua tahun. Program ini akan kami jalankan secara serius selama lima tahun ke depan. Saya yakin, tahun depan angka stunting akan mulai menunjukkan penurunan yang signifikan,” ujarnya optimis.

Penanganan stunting menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena dampaknya yang luas terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta kualitas sumber daya manusia di masa depan. Berbagai upaya dilakukan melalui sinergi lintas sektor, melibatkan BKKBN, Dinas Kesehatan, Tim Penggerak PKK, dan pemerintah daerah. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menurunkan prevalensi stunting secara signifikan. Dengan komitmen yang kuat serta intervensi berbasis data, Kaltim menargetkan lahirnya generasi unggul dan sehat dalam lima tahun ke depan.

Selain intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan bergizi dan edukasi gizi bagi ibu hamil dan balita, pemerintah juga memperkuat intervensi sensitif, seperti penyediaan air bersih, sanitasi layak, dan layanan kesehatan dasar yang merata. Kesadaran masyarakat turut ditingkatkan melalui kampanye publik yang masif dan berkelanjutan. Diharapkan, pendekatan menyeluruh ini mampu menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang optimal dan berkelanjutan.

Rifky Irlika Akbar