BNN Tetapkan 10 Titik Rawan sebagai Prioritas Pengawasan Jalur Penyelundupan Narkoba
JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) menetapkan sepuluh wilayah di Indonesia sebagai titik rawan utama dalam jalur penyelundupan narkotika yang kerap dimanfaatkan jaringan narkoba internasional. Penetapan ini didasarkan pada hasil pemetaan dan analisis intelijen BNN selama beberapa tahun terakhir.
Kepala BNN, Komjen Pol Marthinus Hukom, menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Menurutnya, sepuluh titik yang kini menjadi prioritas pengawasan mencakup Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, serta seluruh wilayah pesisir barat Pulau Sulawesi.
“Wilayah-wilayah ini merupakan pintu masuk strategis yang kerap dimanfaatkan sindikat internasional untuk memasukkan narkotika ke Indonesia, baik melalui jalur laut maupun darat,” ujar Marthinus di hadapan para anggota dewan.
Ia menegaskan bahwa sebagian besar hasil tangkapan dan penyitaan barang bukti narkoba selama ini berasal dari titik-titik tersebut. Oleh karena itu, BNN kini memusatkan operasi intelejen dan penindakan pada wilayah-wilayah itu sebagai langkah pencegahan dan pemberantasan yang lebih terfokus.
Upaya yang dilakukan mencakup pemetaan jalur dan titik masuk penyelundupan, identifikasi individu yang berpotensi direkrut oleh jaringan narkoba, pengejaran daftar pencarian orang (DPO), serta pengungkapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan narkotika. BNN juga mengkaji lebih dalam keterlibatan oknum aparat serta tokoh masyarakat yang diduga memiliki hubungan dengan jaringan peredaran gelap narkoba.
“Langkah-langkah ini bertujuan untuk melemahkan jaringan dan memutus mata rantai hubungan antara bandar dengan masyarakat maupun aparat yang terlibat,” jelas Marthinus.
Ia pun meminta dukungan politik dan regulasi dari para legislator di Komisi III DPR RI guna memperkuat payung hukum dan kebijakan operasional BNN dalam pemberantasan narkotika.
Dukungan itu dinilai krusial untuk memperkuat sinergi antar lembaga, serta menjawab tantangan baru dalam dinamika perdagangan gelap narkoba lintas negara yang semakin kompleks. []
Nur Quratul Nabila A
