Bukan Ditindak, Juru Parkir Liar Perlu Diberdayakan

ADVERTORIAL – Wacana pemberantasan praktik juru parkir liar di Kota Samarinda mendapat tanggapan kritis dari Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Samri Shaputra. Ia menyampaikan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebaliknya, solusi jangka panjang yang mengedepankan pembinaan serta pemberdayaan dinilai jauh lebih efektif.

Dalam keterangannya kepada awak media pada Selasa pagi (05/08/2025), Samri menyatakan bahwa menghapus sepenuhnya praktik parkir liar merupakan tantangan besar. Oleh karena itu, para juru parkir perlu diberi ruang untuk tetap bekerja melalui sistem yang lebih tertata dan manusiawi.

“Juru parkir liar ini, kalau mau dihilangkan memang agak sulit yang ada itu adalah dibina, dikasih mereka pekerjaan kaitannya dengan yang dia tekuni hari ini, sebagai juru parkir,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah dalam bentuk pekerjaan alternatif yang memiliki kepastian penghasilan setiap bulannya. Hal ini diyakini dapat menjadi langkah awal untuk mengalihkan para juru parkir liar ke dalam sistem kerja yang lebih stabil.

“Jadi secara tidak langsung apabila pemerintah ini memberdayakan juru parkir liar itu, memberikan pekerjaan juga yang yang sudah pasti akan dia dapatkan setiap bulannya dibanding sekarang belum pasti walaupun ada alternatif akan mendapatkan lebih besar, tapi nggak pasti, mending sedikit tapi pasti tiap bulan,” jelasnya.

Langkah ini disebutnya sebagai bentuk antisipasi untuk mengendalikan keberadaan parkir liar yang kerap meresahkan masyarakat. “Itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi juru parkir liar ini,” katanya.

Samri juga mengingatkan bahwa persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan dasar manusia, yaitu ekonomi. Ia meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi sosial para pelaku parkir liar. “Juru parkir liar nggak bisa juga kita abaikan, karena sudah urusan perut,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengkhawatirkan potensi meningkatnya angka kriminalitas apabila para juru parkir tidak diberi jalan keluar dalam hal penghidupan.

“Maksud saya pemerintah di sini jeli melihat kondisi seperti ini, jangan sampai kondisi potensi kriminal itu malah meningkat dengan adanya pekerjaan sebagai juru parkir, sebenarnya mungkin sudah mengurangi sedikit mengurangi kriminal,” ungkapnya.

Meski masyarakat sering kali merasa dirugikan oleh praktik juru parkir liar yang memungut biaya seenaknya, Samri menilai bahwa kondisi tersebut masih bisa ditoleransi ketimbang munculnya tindakan kriminal yang lebih membahayakan.

“Walaupun masyarakat masih merasakan dengan juru parkir ini merasa terpaksa terancam karena tarifnya yang nggak masuk akal sebenarnya, tapi menurut saya itu masih lebih baik daripada kriminal yang lebih parah dari itu,” pungkasnya.[]

Penulis: Diyan Febrina Citra | Penyunting: Aulia Setyaningrum