‘Buntut Panjang’ Seteru KNPI Kaltim

Organisasi pemersatu kepemudaan di Kaltim sedang tak sehat, di tubuhnya ada seteru besar. Ditengarai bermuara dari konflik dua orang berpengaruh, antara Khoi dan ‘Gunung’. Seteru meluas, melibatkan banyak pihak, para pejabat di Kaltim hingga sejumlah elit pemuda di level pusat. Sekarang, mereka sama-sama kuat, tapi akan kah merambat hingga ke kancah Pilkada?

17 Maret 2014 lalu, kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2013-2016 resmi dilantik. KNPI di bawah nakhoda Khairuddin punya kepengurusan yang super gemuk, yang menurut Arif Rahman Hakim, salah seorang pengurusnya, melibatkan 630 aktivis pemuda.

Khairuddin merupakan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) beberapa periode yang sempat terseret perkara korupsi. Sebelum terpilih menjadi Ketua DPD KNPI Kaltim, Khoi—sapaan akrab Khairuddin—pernah jadi Ketua DPD KNPI Kukar.

Di daerah asalnya, pria ini dikenal memiliki ‘hubungan khusus’ dengan Rita Widyasari, Bupati Kukar, bahkan sempat menjabat sebaga staf ahli khusus Bupati Kukar. Ia juga tenar sebagai pentolan ‘Tim 11’, tim khusus pemenangan Rita Widyasari pada Pemilihan Bupati Kukar 2010 silam.

Berdasarkan rumor yang beredar saat itu, ambisi Khoi untuk duduk di kursi ‘nomor satu’ organisasi kepemudaan di Kaltim ini adalah untuk tujuan suksesi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim tahun 2018 mendatang. Dimana Rita Widyasari bakal terjun mencalon.

Sayangnya, belum lagi terwujud visinya, belum lagi genap setahun usia kepengurusan KNPI Kaltim, riak-riak muncul. Kepemimpinan Khoi digoyang dengan berbagai alasan telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI. Sementara motor gerakan penggoyangan tersebut adalah Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Kaltim, Yunus Nusi.

Hasilnya, setelah melalui proses yang panjang, mengumpulkan dukungan dari organisasi kepemudaan (OKP) dan DPD KNPI tingkat kabupaten dan kota, kubu yang menggoyang Khoi berhasil menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) pada 10 Januari lalu, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

Walaupun sempat terjadi kericuhan hingga menimbulkan kerusakan dan korban luka-luka lantaran Musdalub rencana digelar di Aula Herlan Agussalim, Kompleks Gedung Graha Pemuda, Jalan Abdul Wahab Syahrani diblokade para pendukung Khoi, namun Musdalub sukses digelar dengan mengalihkan tempat acaranya.

Pada Musdalub yang dihadiri 389 orang dari 91 OKP, utusan DPD KNPI kabupaten/kota serta perwakilan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI, menetapkan pembubaran kepengurusan Khoi serta memilih ketua baru. Dayang Donna Walfiares Tania—putri Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak—yang semula menjabat sebagai Bendahara KNPI Kaltim, terpilih menjadi ketua menggantikan Khoi.

Pada pelaksanaan Musdalub, Yunus Nusi mengungkapkan kembali bahwa Musdalub digelar karena adanya sejumlah penggaran serius, yakni soal jumlah pengurus periode 2013-2016 dimanipulasi dan tidak sesuai keputusan formatur. Dari seharusnya 260 orang membengkak hingga 592 pengurus pasca-pelantikan, lebih sedikit dari yang pernah disampaikan Arif Rahman Hakim.

“Kemudian, pengurus yang ada setelah diverifikasi oleh MPI juga ternyata tidak sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga (AD-ART),” jelas Ketua PSSI Kaltim ini.

Yunus yang juga mantan Ketua KNPI Kaltim periode 2010-2013 mengungkapkan, dalam AD/ART dijelaskan 40 persen pengurus adalah unsur kesinambungan. 40 persen organisasi gabungan kemasyarakatan dan pemuda. Serta 20 persen dari unsur pemuda lainnya.

“Dan ternyata hampir separuh tidak memenuhi unsur-unsur tersebut. Bahkan pertemuan-pertemuan dengan MPI, ada pengurus yang berteriak mengapa mereka tidak diakomodasi sebagai pengurus. Justru yang bukan dari OKP yang masuk sebagai pengurus DPD,” terangnya. Kemudian, sambung Yunus, alasan lain adalah karena berubahnya haluan visi.

Pasca digelarnya Musdalub, seteru tetap berlanjut. KNPI kubu Khoi melakukan perlawanan, di-backup Rita Widyasari yang juga Bendahara Umum DPP KNPI. Perang opini di publik pun terjadi, yang kontra Musdalub menuding bahwa ada pemalsuan surat dungkungan dari DPD KNPI se-Kaltim, begitu juga dengan OKP.

Gerakan perlawanan juga berlanjut di meja hukum, di mana Agus Amri, seorang Khoi dari KNPI Berau, melaporkan perkara pemalsuan surat dukungan Musdalub ke Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim, meskipun perkembangan peneyelidikannya tak jelas. Sementara di pusat, antara kubu Donna dan Khoi saling adu kuat jaringan. Ternyata ada friksi di tubuh DPP KNPI.

Puncak pro dan kontra di DPP terkait Musdalub terjadi pada 22 Januari lalu itu adalah pada saat pleno digelar, dihadiri Ketua Umum Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, Sekretaris Umum Bintang Prabowo dan Bendahara Umum Rita Widyasari.

Kepada wartawan, Rita berujar, Ketum Taufan saat itu tak setuju dengan Musdalub. Hal serupa juga ditegaskan DPP Majelis Pemuda Indonesia (MPI), lantaran DPP KNPI sudah di akhir masa jabatan. “Musprovlub KNPI Kaltim tersebut tidak sah. Karena DPP KNPI sudah masa domisioner atau pada akhir jabatan, jadi tidak boleh mengambil kebijakan strategis,” kata Rita.

Menurut sebuah sumber, keputusan pleno itu di antaranya adalah menetapkan Khairuddin masih menjadi Ketua DPD KNPI Kaltim yang sah, meninjau Musdalub yang cacat hukum dan tidak menandatangani Surat Keputusan Hasil Musdalub serta menonaktifkan anggota tim investigasi yang melanggar aturan. Selain itu, akibat tidak sepaham dengan keputusan pleno, dua orang pentolan DPP KNPI mengundurkan diri, yakni Dian Rahadian dan Bintang Prabowo.

Namun menjelang Kongres KNPI di Papua, tepatnya tanggal 16 Februari 2015, Surat Keputusan (SK) hasil Musdalub KNPI terbit, selain Taufan EN Rotorasiko, Bintang Prabowo yang sebelumnya disebut mengundurkan diri juga ternyata masih aktif dan meneken SK DPD KNPI Nomor 20/DPP KNPI/2/2015 yang isinya mengesahkan Ketua, Donna dan sekretaris, Muslimin.

SK tersebut rupanya sengaja diendapkan hingga pasca pelaksanaan Kongres KNPI di Papua pada 26 Februari yang salah satunya menelurkan keputusan bahwa Muhammad Rifai Darus sebagai Ketum DPP KNPI. Rifai Darus sendiri, disebut-sebut merupakan orang yang condong membela Musdalub KNPI 10 Januari lalu.

***

Beberapa hari pasca berakhirnya kongres, Selasa (2/3), DPD KNPI kubu Donna menggelar jumpa pers di Cafe Pyramid, Jalan Dahlia Samarinda. Yang hadir saat itu adalah Yunus Nusi, Amir P Ali, Ikhwan Datu Adam, Dayang Donna dan Muslimin.

Pada kesempatan tersebut Muslimin menyatakan, akan menerima jika DPD-DPD KNPI kabupaten/kota yang pernah mendukung Khairudin diharapkan bersatu dan mendukung KNPI Kaltim versi Musdalub pimpinan Dayang Donna Faroek.

“Saya berharap, pemuda-pemudi yang tergabung di organisasi kepemudaan (OKP) bersatu. Kami akan memaafkan dan menerima DPD-DPD kabupaten/kota, dengan melakukan konsolidasi,” kata Muslimin.

Menurut dia, dalam dinamika organisasi adalah hal yang biasa terjadi jika ada perbedaan dengan pengurus lain. Hanya saja, lanjut dia, perbedaan itu tidak memecah belah dan menjaga persatuan organisasi pemuda di Kaltim.

“Saya tidak ada dendam. Justru dengan adanya kepengurusan yang baru ini, bisa saling mendukung dan men-support. Ibu Ketua (Donna Faroek) kan mau maju jadi Wakil Walikota Samarinda, seharusnya pemuda-pemuda mendukungnya. Karena dia mewakili dari kalangan pemuda,” pungkasnya.

Sementara Donna mengungkapkan kegembiraannya karena telah menerima SK. “Alhamdulillah, setelah menungu selama lebih sebulan SK penetapan kepungurusan DPD KNPI Kaltim sudah kita terima tanggal 16 Februari 2015. SK tersebut ditanda tangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris jendralnya,” Kata Donna mengawali jumpa Pers.

Donna menceritakan terlambatnya penyampaikan pengesahan kepengurusan versi Musprovlub ini lantaran SK tersebut belum diterimanya. Alasan lainnya, karena Donna tidak ingin mengganggu konsentrasi Kongres KNPI yang digelar di Papua. Khusus untuk Kongres XIV KNPI di Papua, Donna memilih tidak hadir dengan tujuan menghindari timbulnya konflik di tengah kongres.

“Saya berharap dengan keterangan ini menjadi akhir dari konflik di tubuh KNPI Kaltim. Saya juga berharap pada seluruh anggota KNPI Kaltim untuk tidak lagi menengok ke belakang, sebaliknya mari bersama-sama menatap ke arah depan dan membangun Kalimantan Timur menuju arah yang lebih baik,” tambahnya.

***

Sehari setelah KNPI kubu Donna konferensi pers, KNPI kubu Khoi membalas, menggelar jumpa pers di tempat yang sama. Bedanya, KNPI versi Khairuddin hanya dihadiri Wakil Ketua Bidang Organisasi, Arief Rahman Hakim, dan Wakil Sekretaris Bidang Hukum, Husni Fahruddin.

Pada kesempatan itu, Arif Rahman Hakim mempertanyakan legalitas SK kubu Donna. Ia menyebut ada keganjilan dibanding SK yang pernah terbit untuk Khoi. Selain itu, telah ada penegasan dari mantan Ketua Umum DPD KNPI Topan EN Rotorasiko yang menyatakan tidak pernah menandatangani surat keputusan organisasi, selain penyelenggaraan Kongres Pemuda 2015 di Papua.

“Di SK kami tertulis SK DPP KNPI Nomor 40/DPP KNPI/1/2014, sedangkan pada SK Donna Faroek Nomor 20/DPP KNPI/2/2015. Setahu saya dalam aturan organisasi penomoran surat tidak mungkin mundur,” jelas Arif.

Menurut ia, pada saat pelaksanaan Kongres Pemuda di Papua pekan lalu, KNPI Kaltim pimpinan Khairuddin mendapatkan legitimasi sebagai peserta. Padahal, surat pengesahan SK yang dikantongi Donna Faroek ditandatangani pada 16 Februari 2015 atau beberapa hari sebelum pelaksanaan kongres.

Arif menambahkan KNPI Kaltim pimpinan Khairuddin juga mendapatkan hak suara pada saat pemilihan ketua umum di kongres. Bahkan, Sekretaris DPD KNPI Kaltim Rudiansyah dipercaya masuk dalam tim formatur DPP KNPI pimpinan M Rifai Darus. “Secara logika siapa yang diakui oleh KNPI Pusat, kalau sampai sekarang kita juga masih mendapatkan kepercayaan dari pusat masuk dalam tim formatur,” tambahnya.

Sementara Husni Baharudin menambahkan bahwa saat Kongres Pemuda di Papua, salah satu keputusannya juga menetapkan Kaltim sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional DPP KNPI. “Kongres Nasional telah ada keputusan untuk menetapkan agenda nasional di Kaltim dan saat itu kepengurusan kami yang hadir. Artinya, secara nasional masih kami yang mendapatkan pengakuan,” jelas Husni.

Ia tidak membantah jika konflik dualisme kepengurusan di KNPI Kaltim masih akan terus berlanjut, sebelum adanya keputusan sah dari KNPI pusat. “Kami akan tetap berjuang. Biarkan KNPI Pusat yang menentukan, karena ini memang wewenang mereka. Tapi, sepanjang belum ada kejelasan resmi dari pusat, kami tetap beranggapan bahwa kami adalah pengurus KNPI Kaltim yang sah,” tegas Husni.

Pernyataan para pengurus kubu Khoi tersebut tentu saja merupakan penolakan atas SK yang terbit untuk kubu Donna. Karena itu, hingga kini Graha Pemuda, markas para anggota KNPI Kaltim berkegiatan, masih dikuasai kubu Khoi. Sementara kubu Donna, tampak masih bersabar diri untuk tidak buru-buru merebut Graha Pemuda. Hingga akhir Maret ini, kedua pihak tampak meredam gejolak ‘di luar’, walaupun ada yang bilang bahwa mereka sebenarnya sama-sama tengah menyusun kekuatan besar.

GARA-GARA EMAS HITAM

Ada isu menarik di balik konflik di tubuh KNPI Kaltim. Seteru sebenarnya bermuara dari persoalan pribadi antara Khoi dengan Said Amin. Said Amin merupakan tokoh Pemuda Pancasila (PP) yang sekarang masih aktif menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Kaltim.

Di usianya yang sudah terbilang ‘gaek’, Said merupakan tokoh berpengaruh di kalangan pemuda. Ia bukan saja dikenal sebagai pengusaha kayu, batu bara dan kontraktor, tetapi juga pendiri sejumlah tempat sosial, seperti masjid, pondok pesantren, panti asuhan dan lainnya. Bahkan ada yang menggelari tokoh ini dengan sebutan “Preman Yang Dermawan.”

Nah, pada saat suksesi ‘KNPI Kaltim 1’ yang Musyawarah Daerah (Musda)-nya digelar November 2013 silam, Khoi benar-benar serius menggalang dukungan. Bukan saja keluar masuk sekretariat organisasi kepemudaan di Kaltim, Khoi dan tim suksesnya juga merapat ke Said Amin.

Namun untuk mendapatkan dukungan dari ‘Gunung’—sebagian aktivis pemuda di Kaltim menggelari Said Amin demikian, karena tempat tinggalnya yang seperti istana itu di atas gunung, berseberangan dengan kompleks Pasar Segiri, di Jalan Pahlawan, Samarinda—rupanya tidaklah mudah.

Entah bagaimana negosiasinya antara Khoi dan Gunung, yang jelas isu yang mengemuka menjelang seteru KNPI di akhir 2014 adalah adanya kesepakatan bahwa Khoi akan memberikan tiga Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara di Kukar jika suksesinya untuk ‘KNPI 1’ mulus dengan dukungan Gunung. Kesepakatan tersebut tentu saja sangat maklum, mengingat Khoi memiliki bungan istimewa dengan Rita Widyasari, Bupati Kukar.

Pasca terpilihnya Khoi, kepengurusan dibuat segemuk-gemuknya. Orang-orang Gunung juga banyak berada di dalam kepengurusan Khoi, di antaranya adalah Yunus Nusi. Ia diposisikan sebagai Ketua MPI KNPI Kaltim. Yunus Nusi sendiri di MPW PP Kaltim menjabat sebagai Wakil Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) MPW PP Kaltim. Bahkan Donna yang sekarang jadi Ketua DPD KNPI hasil Musdalub, jadi bendahara di kepengurusan Khoi. Keberadaan orang-orang Gunung di KNPI Kaltim kubu Khoi disinyalir adalah untuk menjaga janji Khoi ke Gunung.

Lantas bagaimana dengan janji Khoi? Rupanya tak ditepati. Rita Widyasari bersikukuh tak mau memberikan izin, alasannya karena terganjal persoalan sengketa. Dikabarkan, Khoi sempat menawarkan IUP lain, namun ditolak oleh Gunung. Gunung tetap menginginkan tiga IUP yang dijanjikan.

Gunung bersikeras tetap menginginkan lahan tersebut dan menjamin izin tumpang tindih itu akan selesai dengan sendirinya. Sementara Khoi ngotot tetap tak mau memberikan, karena ada takut bermasalah secara hukum. Ending-nya, Gunung marah besar dan memerintahkan orang-orangnya di KNPI untuk menggoyang Khoi.

Benarkah ? Soal ini, memang perlu konfirmasi Khoi dan Gunung. Tetapi keduanya adalah orang-orang elit yang sangat sulit dihubungi dan ditemui. Media ini beberapa kali mencoba tetapi tak berhasil. Namun demikian, pada Musdalub KNPI lalu, Yunus Nusi dikenal sebagai motornya. Ia yang menyebut bahwa kepengurusan Khoi melanggar AD/ART KNPI, di antaranya dengan membuat kepengurusan super gemuk.

TAK CUKUP KNPI

Selain isu soal emas hitam di balik seteru KNPI, ada juga ‘kabar burung’ bahwa Gunung akan menganggu Rita Widyasari yang akan bertarung merebut posisi Bupati Kukar dan Gubernur Kaltim. Selain itu, karena seteru melibatkan Rita dan Donna, juga bakal mengulang kembali seteru lama antara Syaukani HR—ayah Rita Widyasari—dan Awang Faroek beberapa tahun silam.

Dalam seteru KNPI, Awang Faroek tampak membela kubu Donna, meski di hadapan publik mengaku tak memihak. Menurut informasi sejumlah sumber anonim media ini, alasan keberpihakan Awang Faroek, pertama, karena Donna anak kandungnya. Kedua, Awang Faroek mengizinkan Musdalub digelar di Kantor Gubernur Kaltim, dan ketiga, selama ini Khoi dan Rita Widyasari kerap melawan kebijakan Awang Faroek dan berbuat seenaknya.

“Salah satunya saat diselimutinya Kantor Gubernur Kaltim dengan kain hitam oleh demonstran dari KNPI kubu Khoi, itu tidak Pak Awang tidak suka, karena tanpa izin juga,” kata sumber media ini dari lingkungan aktivis pemuda di Kaltim yang identitasnya tak ingin diungkap.

Benar saja, memang pada saat demonstrasi yang digelar Khoi Desember tahun lalu untuk memperjuangkan hak partisipasi 30 persen pada pengelolaan tambang minyak dan gas bumi Blok Mahakam, Awang Faroek sempat berbicara di media bahwa dia tak setuju dengan cara-cara Khoi.

“Saya tidak setuju. Memang menarik perhatian, tapi cara begitu (penyelimutan kain hitam terhadap simbol pemerintahan daerah) tidak baik,” ungkap Awang Faroek dalam sambutannya pada seminar Pergub Kaltim tentang Moratorium Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, pertengahan Februari lalu.

‘Buntut panjang’ seteru Khoi-Gunung tampaknya juga bersinggungan dengan seteru level elit Partai Golkar, antara Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Itu karena Said Amin disebut bakal menjadi Ketua Caretaker Golkar Kaltim, menggantikan Adi Darma yang sebelumnya digadang-gadang.

Keterlibatan Said Amin di Golkar Kaltim tersebut berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kaltim, Soehartono Sutjipto kepada wartawan melalui sebuah pesan singkat, kemarin (27/3).

Menurut Suhartono, Adi Darma yang semula digadang memegang SK Caretaker kemungkinan bakal berubah digantikan Said Amin selaku Ketua dan Syahrun alias Alung sebagai sekretaris. “Kemungkinan berubah, yang sebelumnya Adi Darma. Diambil pusat dan ketua hariannya Said sekretaris H alung,” kata Soehartono, yang masih berada di Jakarta, melalui pesan singkat kepada wartawan.

Jika benar Said Amin yang memegang caretaker Golkar Kaltim, riwayat Rita Widyasari dan kawan-kawan di Golkar juga bisa tamat. Rita Widyasari merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kukar, bisa saja tak akan lagi punya ‘orang’ di DPD Partai Golkar Kukar pasca masa kepengurusannya habis. Selain itu, pencalonan Rita juga bakal terancam. [] RedHP

Berikut SK DPD KNPI Kaltim kubu Dayang Donna :