Walikota H. Aminuddin Respon Positif Raperda PKL Hingga Sektor Pariwisata
Pemkot Probolinggo dan DPRD Kota Probolinggo membahas tiga Raperda Tahun 2026 yang berfokus pada penataan PKL, kegiatan sosial, dan pengembangan...
Pemkot Probolinggo dan DPRD Kota Probolinggo membahas tiga Raperda Tahun 2026 yang berfokus pada penataan PKL, kegiatan sosial, dan pengembangan...
DPRD Kota Probolinggo meminta Raperda PKL benar-benar mampu menata, membina, dan memberdayakan pedagang kecil secara humanis, bukan sekadar menjadi aturan...
Kemenag Mempawah memastikan hak TPG guru PAI tidak dipotong dan pencairannya masih menunggu persetujuan ABT dari pemerintah pusat. MEMPAWAH -...
Disnaker Probolinggo menyatakan tidak menemukan pembayaran gaji di bawah UMK di RS Graha Sehat Kraksaan, tetapi tetap membuka ruang pengaduan...
AGPAI Mempawah mendesak Kemenag memberi penjelasan terbuka setelah TPG guru PPPK disebut baru tersedia hingga Maret 2026, sementara guru lulusan...
F-PKB DPRD Kota Probolinggo meminta penataan PKL dilakukan dengan pendekatan perlindungan ekonomi, relokasi layak, bantuan permodalan, pelatihan, digitalisasi, dan kemudahan...
Baznas Kabupaten Probolinggo menyalurkan sembako dan uang duka kepada dua anak yatim piatu di Desa Plaosan, Kecamatan Krucil, serta mengusulkan...
F-NasDem DPRD Kota Probolinggo meminta Raperda Penataan dan Pemberdayaan PKL mengatur pemetaan, pendataan, klasifikasi, serta zonasi pedagang secara jelas dan...
F-GPIR DPRD Kota Probolinggo menilai Raperda penataan dan pemberdayaan PKL harus mengedepankan ketertiban kota tanpa mengabaikan perlindungan ekonomi rakyat kecil....
DPRD Kota Probolinggo meminta Raperda tentang penataan dan pemberdayaan PKL disusun berbasis data, manusiawi, dan mampu memberi ruang ekonomi yang...