Cegah Penyimpangan Program Perumahan, Itjen Jadi Garda Pengawasan

JAKARTA – Pencegahan penggelembungan anggaran dan perjalanan dinas fiktif menjadi perhatian utama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam memperkuat pengawasan program perumahan. Inspektorat Jenderal (Itjen) diminta tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran sesuai peruntukannya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, pengawasan internal harus dilakukan sejak tahap pencegahan hingga penindakan apabila ditemukan pelanggaran. Penguatan fungsi tersebut dinilai semakin penting karena peningkatan target dan anggaran program perumahan membawa tanggung jawab besar bagi kementerian.

“Inspektorat Jenderal memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh program Kementerian PKP berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terlebih, peningkatan target dan anggaran program perumahan merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan Presiden dan DPR yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026) sebagaimana diberitakan Antara, Selasa (10/11/2026).

Untuk mendukung fungsi tersebut, Maruarar meresmikan kantor Itjen Kementerian PKP di Jakarta. Peresmian itu menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan kementerian.

“Inspektorat Jenderal harus memiliki integritas, kompetensi, dan keberanian dalam menjalankan tugas pengawasan. Jangan takut menghadapi intervensi. Pencegahan harus berjalan, tetapi apabila ditemukan pelanggaran, penindakan juga harus dilakukan secara tegas. Kepercayaan Presiden dan DPR melalui peningkatan anggaran yang besar harus dijaga dengan memastikan setiap program Kementerian PKP berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” katanya.

Maruarar mengingatkan, auditor harus memahami substansi program perumahan dan kondisi pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen atau kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mampu mengidentifikasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target.

Ia secara khusus menyoroti potensi penyimpangan berupa penggelembungan anggaran (mark up) dan perjalanan dinas fiktif. Setiap indikasi pelanggaran diminta ditindaklanjuti secara profesional berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penguatan pengawasan juga harus diikuti peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Auditor dituntut memiliki kompetensi yang memadai, memahami program perumahan secara menyeluruh, serta menjaga objektivitas dalam menjalankan tugas.

Dalam pertemuan dengan jajaran auditor, Maruarar turut menerima masukan, usulan, dan pengalaman mereka selama melaksanakan pengawasan. Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan mengidentifikasi persoalan yang perlu ditangani.

Selain kemampuan teknis, integritas dan keberanian auditor menjadi aspek penting. Itjen diharapkan dapat menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka, termasuk ketika menemukan indikasi penyimpangan atau menghadapi tekanan dalam pelaksanaan tugas.

Koordinasi dengan unit kerja terkait juga diperlukan agar rekomendasi hasil pengawasan benar-benar ditindaklanjuti. Langkah ini penting untuk mencegah persoalan yang sama terulang dalam pelaksanaan program berikutnya.

“Melalui pengawasan yang kuat, profesional, dan berintegritas, Kementerian PKP berkomitmen menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap program perumahan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi mewujudkan hunian layak bagi masyarakat Indonesia,” katanya.

Penguatan peran Itjen pada akhirnya diharapkan tidak sekadar meningkatkan kepatuhan administrasi, tetapi juga menjaga agar anggaran negara menghasilkan program perumahan yang berkualitas dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. []

Redaksi01