Dana Koperasi Merah Putih Sudah Tersedia, Ini Syarat Pencairannya dari Kemenkeu
JAKARTA – Penyelesaian pembangunan gerai dan kelengkapan proses administrasi menjadi penentu pencairan anggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan dana pembangunan program tersebut telah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, tetapi pembayarannya tidak dilakukan sekaligus karena harus mengikuti hasil verifikasi dan validasi setiap gerai.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, anggaran pembangunan KDMP telah dialokasikan sejak awal penyusunan APBN 2026. Pemerintah kini memprioritaskan penyelesaian pemeriksaan pekerjaan fisik dan administrasi sebelum memproses pembayaran kepada pihak yang mengajukan tagihan.
“Anggaran pembangunan KDMP yang telah tersedia sejak awal APBN 2026 akan kita pastikan pembayarannya sesuai dengan tata kelola setelah proses pembangunan, proses verifikasi, proses validasi yang sekarang sedang dilakukan itu tuntas,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober 2026 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026), sebagaimana diberitakan Tirto, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan data Kemenkeu, terdapat 30.132 gerai yang telah selesai dibangun. Sementara itu, sebanyak 11.185 gerai masih menjalani proses verifikasi dan validasi, sedangkan 5.863 gerai telah memiliki berita acara verifikasi dan validasi.
Data tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian pembangunan fisik belum otomatis membuat seluruh gerai dapat langsung menerima pembayaran. Setiap pekerjaan tetap harus melalui tahapan pemeriksaan dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan pemerintah.
Suahasil mengatakan Kemenkeu siap memproses pembayaran secara bertahap berdasarkan tagihan yang diajukan. Pembayaran hanya diproses untuk gerai yang telah menyelesaikan pembangunan serta memenuhi tahapan verifikasi dan validasi.
“Kementerian Keuangan siap melakukan proses pembayaran secara bertahap sesuai dengan tagihan yang dimasukkan ke Kementerian Keuangan, sesuai dengan gerai yang telah selesai dibangun, selesai verifikasi, selesai validasi, dan juga sudah ditagihkan kepada Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa ketersediaan anggaran bukan menjadi persoalan dalam pembiayaan pembangunan koperasi tersebut. Pemerintah telah menyiapkan alokasi dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran setelah seluruh persyaratan terpenuhi.
“Kementerian Keuangan sendiri memiliki anggaran ini telah kita alokasikan dan kemudian siap untuk dikeluarkan sebagai pembayaran,” kata dia.
Untuk mendukung proses transaksi, dana pembayaran pembangunan KDMP saat ini ditempatkan di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Penempatan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pembayaran pemerintah melalui perbankan milik negara.
“Saat ini bank pembayarannya, uangnya kita taruh di Bank Himbara, karena itu menjadi bagian dari pembayaran kepada Bank Himbara dari APBN,” tuturnya.
Di luar pembiayaan pembangunan gerai, pemerintah juga mulai memperluas fungsi KDMP sebagai saluran distribusi kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Koperasi tersebut diarahkan tidak hanya menjadi lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan dalam mendekatkan akses terhadap barang bersubsidi.
Sejumlah komoditas yang mulai disalurkan melalui koperasi meliputi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram, pupuk bersubsidi, serta Minyakita.
Perluasan fungsi tersebut mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 yang memberikan kewenangan kepada koperasi untuk mendukung distribusi barang bersubsidi sekaligus menyerap hasil produksi masyarakat desa.
“Perpres 82/2026 itu memberikan peran kepada koperasi untuk menyalurkan barang bersubsidi dan/atau membeli hasil produksi desa,” ujarnya.
Dengan skema pembayaran berbasis penyelesaian pekerjaan, pemerintah diharapkan dapat menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan pembangunan gerai KDMP berjalan sesuai ketentuan. Setelah infrastruktur dan proses administrasi terpenuhi, koperasi diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi distribusi kebutuhan pokok serta memperkuat pemasaran hasil produksi masyarakat desa. []
Redaksi01
