Dari Manggar, DPRD Suarakan Pentingnya Demokrasi Inklusif

ADVERTORIAL — Dorongan untuk menjadikan kebijakan publik lebih inklusif dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat kembali digaungkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam agenda Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5. Kegiatan ini digelar di RT 80, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Jumat (23/5/2025), dengan mengangkat tema strategis: Prioritas Kebijakan Publik.

Dalam forum yang dihadiri warga setempat, Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menekankan bahwa demokrasi tidak cukup diartikan sebagai serangkaian peristiwa elektoral seperti pemilu atau Musrenbang. Menurutnya, esensi demokrasi terletak pada tata kelola pemerintahan yang terbuka, adil, dan berlandaskan pada kebutuhan masyarakat secara riil.

“Penetapan prioritas pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan warga sangat penting untuk memastikan, bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan,” ujar Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Ia menyebut pendekatan teknokratik berbasis data memang penting, namun tidak boleh mengabaikan aspirasi publik. Menyatukan dua pendekatan ini diyakini menjadi jalan menuju kebijakan yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memiliki legitimasi kuat di mata publik.

“Semakin banyak warga yang dilibatkan, semakin kuat legitimasi kebijakan yang diambil. Kami di DPRD Kaltim berupaya menjaga ruang partisipasi ini tetap terbuka dan aktif,” sambung Nurhadi.

Menambah perspektif dalam kegiatan ini, hadir pula Iwan Wahyudi Komisi I Anggota DPRD Balikpapan Fraksi PPP sekaligus sebagai narasumber yang mengulas secara konseptual pentingnya kebijakan publik dalam kehidupan berbangsa. Ia menjelaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah adalah bentuk intervensi negara terhadap masalah yang dihadapi warganya, dan karena itu, masyarakat harus memahami proses pembuatannya.

“Setiap kebijakan berdampak langsung terhadap kehidupan kita. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bagaimana kebijakan dirumuskan dan bagaimana mereka bisa turut terlibat dalam proses tersebut,” jelas Iwan.

Ia menegaskan, penentuan prioritas dalam kebijakan bukan sekadar memilih isu yang paling urgen, tetapi juga membutuhkan analisis komprehensif yang mempertimbangkan keterlibatan publik dan kepentingan bersama.

Nurhadi berharap, forum seperti ini dapat mendorong masyarakat lebih proaktif dalam menyampaikan gagasan serta mengawasi proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Demokrasi, lanjutnya, harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam momen politik tertentu.

“Demokrasi adalah cara hidup bersama. Ketika warga merasa dilibatkan dan pemerintah terbuka terhadap masukan, maka kita akan sampai pada tata kelola yang adil, transparan, dan akuntabel,” tutup Nurhadi.

Dengan semangat ini, DPRD Kaltim terus menghidupkan demokrasi substantif di daerah melalui pendidikan publik, partisipasi aktif, dan penguatan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Penulis: Selamet
Penyunting: Enggal Triya Amukti