Diskominfo Kutim Ajak Warga Bijak Menyaring Informasi
Diskominfo Staper Kutim mengajak masyarakat lebih kritis dalam menerima dan membagikan informasi di media sosial guna mencegah penyebaran hoaks serta membangun ruang digital yang sehat.
ADVERTORIAL – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengajak masyarakat meningkatkan kemampuan menyaring informasi yang beredar di media sosial agar tidak mudah terpengaruh hoaks. Kesadaran pengguna internet dalam membedakan informasi faktual dan menyesatkan dinilai penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat.
Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Staper Kutim, Aji Nazaruddin, menilai masyarakat perlu lebih cermat dalam menerima berbagai informasi, terutama yang disebarluaskan melalui platform digital.
Menurutnya, perkembangan arus informasi menuntut masyarakat untuk tidak sekadar menjadi penerima berita, tetapi juga memiliki kemampuan menilai kebenaran dan manfaat informasi sebelum mempercayai atau menyebarluaskannya.
“Harapan kita sebenarnya agar informasi yang tersebar itu menjadi bahan bagi teman-teman netizen untuk lebih peka lagi menyaring, apakah ini berita membangun atau berita yang menyesatkan,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (07/10/2026).
Aji berharap pengguna internet atau warganet (netizen) semakin memiliki kesadaran untuk memeriksa informasi yang diterima. Sikap kritis tersebut diperlukan karena tidak semua informasi yang tersebar di media sosial memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengajak masyarakat agar lebih objektif dalam memahami berbagai kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. Menurutnya, informasi mengenai pelaksanaan program pemerintah perlu disampaikan secara luas agar masyarakat memperoleh gambaran mengenai perkembangan pembangunan daerah.
Di sisi lain, Diskominfo Staper Kutim memilih pendekatan penyebaran informasi faktual daripada memberikan tanggapan berlebihan terhadap setiap informasi yang diduga sebagai hoaks.
Aji mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima permintaan konfirmasi mengenai berbagai pemberitaan yang dipertanyakan kebenarannya. Namun, instansinya tidak selalu menanggapi setiap isu secara langsung.
“Kita enggak terlalu merespons sebenarnya pemberitaan-pemberitaan hoaks itu. Yang penting kita lebih menonjolkan dari sisi positifnya saja,” ujar Aji.
Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengutamakan penyampaian informasi yang didasarkan pada fakta dan kegiatan nyata. Informasi yang benar diharapkan dapat menjadi pembanding bagi masyarakat ketika menemukan kabar yang belum terverifikasi.
“Yang real-realnya saja. Itu yang mungkin nantinya akan menangkal pemberitaan hoaks,” katanya.
Menurut Aji, penyebaran informasi yang membangun perlu terus diperkuat agar masyarakat memiliki akses terhadap berbagai perkembangan kegiatan pemerintahan.
Pemanfaatan media sosial menjadi salah satu sarana yang diharapkan mampu memperluas jangkauan komunikasi pemerintah daerah. Melalui platform yang banyak digunakan masyarakat, informasi mengenai program kerja pemerintah dapat disampaikan secara lebih mudah dan luas.
“Harapan kita mudah-mudahan berita-berita yang sifatnya membangun, program kerja bupati bisa disampaikan ke masyarakat melalui TikTok, Facebook,”pungkasnya.
Penyampaian informasi melalui media sosial juga diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh referensi mengenai kegiatan dan kebijakan pemerintah daerah. Meski demikian, kemampuan memeriksa sumber, memahami konteks, dan membedakan fakta dari opini tetap diperlukan dalam menghadapi arus informasi digital.
Melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam menyaring informasi, Diskominfo Staper Kutim berharap pengguna media sosial semakin bijak dalam menerima dan membagikan berita. Partisipasi masyarakat yang kritis, didukung ketersediaan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi, diharapkan mampu mengurangi penyebaran hoaks sekaligus membangun budaya komunikasi digital yang lebih bertanggung jawab. []
