DPRD dan BPBD Bahas Penguatan Tanggap Darurat Bencana

ADVERTORIAL – Pemerintah Kota Samarinda, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), berencana mengajukan penambahan anggaran dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Usulan yang diperkirakan berkisar antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar ini disampaikan di tengah situasi efisiensi fiskal yang ketat. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan hal ini pada Selasa, (22/07/2025). “Kalau tadi sih mereka menyampaikan hanya mungkin tidak besar, kan masih dalam situasi efisiensi,” ujar Deni saat memberikan keterangan.

Deni menjelaskan bahwa seluruh usulan anggaran ini akan tetap menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan proyeksi penerimaan di masa depan. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan finansial kota. “Mungkin sekitar 500 sampai 1 miliar, mungkin akan ada tambahan perubahan, tapi kembali lagi menyesuaikan nanti dengan keadaan fiskal Kota Samarinda seperti apa,” tegasnya.

Tak hanya untuk perubahan APBD 2025, BPBD juga telah mengajukan usulan anggaran yang lebih substansial untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Angka yang diusulkan mencapai Rp19 miliar, sebuah peningkatan sekitar Rp5 miliar dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan bagian integral dari upaya BPBD untuk memperkuat kesiapsiagaan dan respons kebencanaan di Kota Samarinda. “Dan mereka di tahun 2026 mengusulkan kurang lebih 19 miliar, artinya ada peningkatan kurang lebih 5 miliar,” katanya.

Lebih lanjut, Deni merinci alokasi dari total anggaran tersebut. Sekitar Rp2,5 miliar akan dialokasikan sebagai dana standby untuk Tanggap Darurat. Dana ini sangat krusial karena dapat langsung digunakan saat terjadi bencana, tanpa perlu melalui prosedur penganggaran ulang yang memakan waktu. Ini akan mempercepat respons BPBD dalam situasi krisis. “Dan tadi yang dana standby untuk Tanggap Darurat tadi kan, mungkin kurang lebih 2,5 miliar,” sebutnya.

Sisa anggaran, tambahnya, akan diperuntukkan bagi berbagai kegiatan penting lainnya. Ini mencakup program penyuluhan kepada masyarakat, penanganan pascabencana, serta pengadaan sarana pendukung yang vital untuk penguatan kapasitas BPBD. “Sisanya untuk kegiatan-kegiatan penyuluhan, pasca bencana dan lain sebagainya, ini yang juga nanti menjadi acuan dari BPBD dalam rangka untuk memperkuat mereka,” Deni menambahkan.

Deni juga mengungkapkan kabar positif terkait potensi bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. BPBD berpeluang menerima dua unit ekskavator yang diharapkan dapat terealisasi tahun ini. Bantuan alat berat ini sangat penting untuk mendukung penanganan bencana longsor, yang merupakan ancaman nyata di beberapa wilayah Samarinda. “Mereka ini kan mungkin nanti juga ada bantuan dari pemerintah provinsi, rencananya mudah-mudahan di tahun ini, itu bisa dieksekusi,” katanya.

Menurut Deni, keberadaan ekskavator tersebut vital mengingat seringnya kejadian longsor di Samarinda. Alat berat ini akan sangat membantu dalam proses evakuasi maupun pembukaan akses jalan saat kondisi darurat. “Itu adalah berupa bantuan 2 unit ekskavator untuk membantu ketika kejadian longsor,” ia menambahkan.

Tak berhenti pada dukungan pemerintah, Deni juga mendorong partisipasi aktif dari sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Kontribusi CSR dapat berupa logistik, alat berat, atau fasilitas darurat lainnya, yang akan memperkuat upaya penanggulangan bencana di kota ini. “Dan kita harapkan tadi juga bahwa kalau bisa ada kontribusi daripada perusahaan-perusahaan di Kota Samarinda dengan CSR,” ia menekankan.

Deni menguraikan bahwa bentuk kontribusi CSR bisa sangat beragam, mulai dari penyediaan alat berat, kendaraan pengangkut logistik, hingga pembangunan dapur umum. Semua ini adalah bagian dari sinergi multipihak untuk menghadapi kondisi darurat secara cepat dan terpadu. “CSR-nya bisa berupa tadi, bisa berupa alat berat, bisa berupa mobil truk angkutan untuk mengangkat logistik, mungkin dapur umum, dan lain sebagainya,” ia menutup, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat.[]

Penulis: Diyan Febrina Citra | Penyunting: Aulia Setyaningrum