DPRD Kaltim Salurkan Aspirasi Mahasiswa ke Pusat
ADVERTORIAL – Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Mahakam di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (01/09/2025), menjadi sorotan terkait penyampaian 11 poin tuntutan kebijakan pemerintah.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyampaikan sebagian besar tuntutan tersebut menyoroti kebijakan pemerintah pusat, seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset, pengurangan tunjangan anggota DPR, dan desakan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
“Aspirasinya rata-rata kebijakan ada di pusat yang merupakan Program legislasi nasional itu menjadi kewenangan DPR RI, karena ini undang-undang dan kalau kami terkait Perda-Perda saja,” ujar Syarifatul saat ditemui di ruang rapat Gedung E lantai 1, kompleks perkantoran DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (03/09/2025).
Syarifatul menegaskan, meskipun sebagian besar tuntutan berada di ranah pusat, DPRD Kaltim akan mendorong Ketua DPRD untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui rekomendasi resmi kepada DPR RI. Selain itu, DPRD juga berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan guru yang berada di bawah kewenangan Pemprov Kaltim, terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Kami perjuangkan dari tuntutan mahasiswa tentunya sesuai kewenangan lokal, yaitu terkait peningkatan kesejahteraan untuk guru yang berada di daerah 3T sepanjang guru itu adalah guru-guru dari guru SMA,” kata Syarifatul.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menekankan, Pemprov Kaltim telah melaksanakan sejumlah program pro-masyarakat, termasuk pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, serta perjalanan religi gratis, sebagai bentuk perhatian dan kesejahteraan bagi warga.
“Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang Pro masyarakat pemerintah telah menggratiskan anak sekolah dan mengumrohkan marbot yang tidak mampu, tetapi sudah bertahun-tahun mengelola masjid,” ujarnya.
Syarifatul menambahkan, DPRD Kaltim akan melakukan pengawasan secara berkesinambungan serta memberikan dukungan penuh terhadap Pemprov Kaltim dalam melaksanakan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa akan diperjuangkan sesuai kewenangan DPRD.
“Kami pastikan program yang memang Pro masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur yang menjadi akses ekonomi itu pasti akan menjadi prioritas kami banggar DPRD untuk mendorong pemerintah dan tentu akan support,” tutup Syarifatul.
Dengan langkah ini, DPRD Kaltim menegaskan peranannya sebagai mediator aspirasi publik dan pengawas kebijakan pemerintah, sekaligus memastikan program yang pro-rakyat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, berjalan efektif dan tepat sasaran. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
