DPRD Kaltim Soroti Kemacetan Balikpapan dan Penundaan Jembatan Rapak

SAMARINDA – Pertumbuhan aktivitas di Kota Balikpapan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk pada siang hari yang melampaui jumlah warga tetap. Kondisi ini turut berdampak pada kepadatan lalu lintas di sejumlah titik kota. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdullah, saat diwawancarai secara resmi pada Sabtu (07/03/2026).

Menurut Abdullah, jumlah penduduk Balikpapan tercatat sekitar 760 ribu jiwa pada malam hari. Namun, pada siang hari angka tersebut meningkat signifikan karena banyak pekerja dan pendatang dari daerah lain yang beraktivitas di kota tersebut.

“Jumlah penduduk Kota Balikpapan pada malam hari sekitar 760 ribu jiwa. Namun pada siang hari jumlahnya bisa mencapai lebih dari satu juta orang. Hal itu karena banyak pekerja dan pendatang dari luar daerah yang masuk dan beraktivitas di Balikpapan pada siang hari. Kondisi ini juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kepadatan lalu lintas di kota ini,” ujar Abdullah.

Abdullah menilai fenomena kemacetan yang mulai terasa di sejumlah ruas jalan Balikpapan merupakan konsekuensi dari pertumbuhan kota yang terus berkembang. “Kalau sebuah kota mulai macet, biasanya itu menjadi tanda bahwa kota tersebut sedang berkembang menuju kota besar,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui adanya keluhan dari sebagian masyarakat lokal terkait ketersediaan lahan tempat tinggal. Warga mengkhawatirkan semakin terbatasnya tanah untuk generasi berikutnya karena meningkatnya jumlah pendatang yang membeli lahan.

“Memang ada keluhan dari sebagian warga lokal yang merasa kesulitan mendapatkan lahan untuk tempat tinggal, terutama untuk anak dan cucu mereka di masa depan. Mereka khawatir tanah di Balikpapan banyak dibeli oleh pendatang,” jelasnya.

Namun Abdullah menegaskan bahwa ketersediaan lahan di Balikpapan masih cukup luas, terutama di beberapa wilayah yang berpotensi dikembangkan sebagai permukiman. “Padahal sebenarnya lahan di Balikpapan masih cukup tersedia. Misalnya di kawasan daerah Manggar, bahkan dijual dengan harga relatif murah,” katanya.

Ia menambahkan, masih banyak area yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan maupun pengembangan wilayah baru. “Jadi sebenarnya bukan berarti lahannya tidak ada. Masih cukup banyak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan,” ujarnya.

Selain menyoroti pertumbuhan kota, Abdullah menyinggung rencana pembangunan jembatan di kawasan Rapak, Balikpapan, yang hingga kini belum dapat direalisasikan. Menurutnya, proyek tersebut sudah melalui berbagai tahapan pembahasan dan mendapat dukungan pemerintah provinsi.

“Terkait rencana pembangunan jembatan di kawasan Rapak, sebenarnya pembahasannya sudah cukup lama dan sempat mengerucut. Bahkan gubernur juga sudah memberikan persetujuan dan rencana itu hampir masuk tahap pelaksanaan,” ungkapnya.

Namun proyek itu tertunda karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sekitar Rp6,3 triliun untuk Kalimantan Timur. “Namun pada akhirnya proyek tersebut belum bisa dimasukkan dalam anggaran karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Jadi bukan berarti dibatalkan, tetapi sementara ini masih belum bisa direalisasikan. Kemungkinan pelaksanaannya akan menunggu ketersediaan anggaran ke depan,” tutup Abdullah.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dinamika perkembangan Kota Balikpapan tidak hanya berdampak pada kepadatan penduduk dan lalu lintas, tetapi juga menuntut pengelolaan tata ruang dan kebutuhan infrastruktur yang lebih terencana. []

Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Aulia Setyaningrum