DPRD Kaltim Soroti Kemacetan Balikpapan dan Penundaan Jembatan Rapak
SAMARINDA – Peningkatan aktivitas masyarakat di Kota Balikpapan pada siang hari dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama. Kondisi ini disoroti Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdullah, saat diwawancarai secara resmi pada Sabtu (7/3/2026).
Menurut Abdullah, jumlah penduduk Balikpapan pada malam hari tercatat sekitar 760 ribu jiwa. Namun pada siang hari jumlah tersebut meningkat tajam karena banyak pekerja dan pendatang dari luar daerah yang masuk untuk beraktivitas di kota tersebut.
“Jumlah penduduk Kota Balikpapan pada malam hari sekitar 760 ribu jiwa. Namun pada siang hari jumlahnya bisa mencapai lebih dari satu juta orang. Hal itu karena banyak pekerja dan pendatang dari luar daerah yang masuk dan beraktivitas di Balikpapan pada siang hari. Kondisi ini juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kepadatan lalu lintas di kota ini,” ujar Abdullah.
Kepadatan lalu lintas, kata dia, mulai terlihat di sejumlah ruas jalan utama seperti kawasan simpang Rapak, Jalan Jenderal Sudirman, serta akses menuju kawasan industri dan pelabuhan. Pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari, arus kendaraan di beberapa titik tersebut sering mengalami perlambatan.
Abdullah menilai fenomena kemacetan merupakan konsekuensi dari pertumbuhan kota yang terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi.
“Kalau sebuah kota mulai macet, biasanya itu menjadi tanda bahwa kota tersebut sedang berkembang menuju kota besar,” katanya.
Selain persoalan lalu lintas, Abdullah juga menyoroti kekhawatiran sebagian warga lokal terkait ketersediaan lahan tempat tinggal. Ia menyebutkan beberapa masyarakat merasa semakin sulit memperoleh lahan untuk hunian di masa depan karena tingginya permintaan dari pendatang.
“Memang ada keluhan dari sebagian warga lokal yang merasa kesulitan mendapatkan lahan untuk tempat tinggal, terutama untuk anak dan cucu mereka di masa depan. Mereka khawatir tanah di Balikpapan banyak dibeli oleh pendatang,” jelasnya.
Meski demikian, Abdullah menegaskan bahwa ketersediaan lahan di Balikpapan sebenarnya masih cukup luas, khususnya di wilayah pinggiran kota yang masih memiliki potensi pengembangan permukiman.
“Padahal sebenarnya lahan di Balikpapan masih cukup tersedia. Misalnya di kawasan daerah Manggar, bahkan dijual dengan harga relatif murah,” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan kawasan permukiman baru di wilayah tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan di pusat kota sekaligus mendukung pertumbuhan Balikpapan sebagai kota penyangga kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain itu, Abdullah juga menyinggung rencana pembangunan jembatan di kawasan Rapak yang selama ini diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di salah satu simpul transportasi utama di Balikpapan.
Ia menjelaskan bahwa rencana pembangunan jembatan tersebut sebenarnya telah dibahas dalam beberapa tahap perencanaan dan sempat mendekati tahap pelaksanaan.
“Terkait rencana pembangunan jembatan di kawasan Rapak, sebenarnya pembahasannya sudah cukup lama dan sempat mengerucut. Bahkan gubernur juga sudah memberikan persetujuan dan rencana itu hampir masuk tahap pelaksanaan,” ungkapnya.
Namun rencana proyek tersebut belum dapat direalisasikan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran di tingkat provinsi yang berdampak pada sejumlah program pembangunan.
“Namun pada akhirnya proyek tersebut belum bisa dimasukkan dalam anggaran karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sekitar Rp6,3 triliun untuk Kalimantan Timur,” kata Abdullah.
Ia menegaskan bahwa proyek tersebut tidak dibatalkan, melainkan masih menunggu ketersediaan anggaran pada tahun-tahun mendatang. Jika terealisasi, pembangunan jembatan di kawasan Rapak diharapkan dapat membantu memperlancar arus kendaraan yang selama ini sering mengalami kepadatan.
“Jadi bukan berarti dibatalkan, tetapi sementara ini masih belum bisa direalisasikan. Kemungkinan pelaksanaannya akan menunggu ketersediaan anggaran ke depan,” tutupnya.
Abdullah menambahkan bahwa seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk, pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi pembangunan infrastruktur dan pengelolaan tata ruang yang lebih terencana. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat di Balikpapan dalam beberapa tahun ke depan. []
Penulis: Rifky Irlika Akbar | Penyunting: Aulia Setyaningrum
