DPRD Samarinda Minta Evaluasi Menyeluruh Usai Longsor di Lempake

SAMARINDA – Musibah banjir yang kembali melanda hampir seluruh wilayah Kota Samarinda, disertai insiden tanah longsor yang merenggut korban jiwa di beberapa titik, termasuk di Kelurahan Lempake, memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Andriansyah, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dan langkah-langkah preventif dari Pemerintah Kota Samarinda dalam menghadapi bencana alam serta cuaca ekstrem yang kian sering terjadi.

Dalam pernyataannya, Andriansyah mengkritisi pola penanganan bencana yang selama ini cenderung bersifat reaktif. Ia menilai bahwa upaya pemerintah baru dilakukan setelah kejadian buruk muncul. “Kita sering kali baru bergerak ketika bencana sudah terjadi, seperti lubang di jalan yang dibiarkan sampai menimbulkan korban, baru ada tindakan perbaikan,” ujarnya.

Politikus dari Partai Demokrat itu menegaskan bahwa pendekatan seperti ini harus segera ditinggalkan. Menurutnya, dibutuhkan pola pikir yang lebih antisipatif agar langkah mitigasi dapat dilakukan sejak dini. Bersama instansi terkait, DPRD mulai merumuskan rencana strategis untuk menghadapi berbagai potensi bencana secara menyeluruh dan sistematis. “Ke depan, perencanaan harus mengantisipasi risiko yang ada, tidak hanya mencari solusi jangka pendek setelah bencana terjadi,” tegasnya.

Bencana tanah longsor juga menjadi perhatian serius, terutama setelah terjadinya longsor di sekitar area proyek Terowongan Samarinda. Insiden ini menyebabkan kerusakan di area inlet terowongan dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai keamanan proyek tersebut.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Andriansyah meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh spekulasi yang tidak berdasar. Ia menyampaikan bahwa proyek terowongan telah melalui proses perencanaan yang panjang dan pendanaan besar, sehingga perlu dijaga dari isu-isu yang dapat menimbulkan ketakutan. “Kita tidak ingin informasi yang salah membuat masyarakat takut dan enggan menggunakan terowongan, padahal anggaran besar telah dialokasikan untuk proyek ini,” jelasnya.

Andriansyah juga menekankan pentingnya transparansi dari pihak pemerintah, terutama dalam menyampaikan data teknis dan informasi yang akurat kepada publik. Ia berpendapat bahwa upaya untuk meredakan kecemasan masyarakat harus dilakukan melalui penyajian informasi yang dapat dipercaya dan langkah penguatan infrastruktur secara nyata. “Masyarakat harus diyakinkan bahwa terowongan dibangun dengan standar teknis yang ketat. Rasa takut harus dilawan dengan informasi yang jelas dan penguatan infrastruktur di lapangan,” pungkasnya.

Situasi darurat yang terjadi saat ini diharapkan menjadi momen reflektif bagi Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD dalam memperkuat sistem mitigasi bencana. Kesiapsiagaan masyarakat serta pembangunan infrastruktur yang tangguh perlu dijadikan prioritas utama agar risiko dan dampak dari bencana serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.

Penulis: Slamet