DPRD Samarinda Minta Kebijakan DBH Dievaluasi

ADVERTORIAL – Kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menghidupkan perdebatan mengenai hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, terutama bagi wilayah yang menjadi penopang utama perekonomian nasional seperti Kalimantan Timur (Kaltim). Para legislator daerah menilai pemotongan tersebut berpotensi memperlebar ketimpangan fiskal serta menghambat agenda pembangunan strategis yang tengah dijalankan pemerintah daerah.

Sorotan keras disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Viktor Yuan, seusai mengikuti Rapat Dengar Pendapat terkait kebijakan pemangkasan DBH di Ruang Rapat Gedung E DPRD Kaltim pada Selasa, (11/11/2025). Ia menilai kebijakan ini tidak mempertimbangkan karakteristik Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam yang memiliki kebutuhan keuangan pembangunan lebih besar daripada daerah lain. “Kaltim ini kan memiliki spesifikasi khusus yang seharusnya menjadi pertimbangan tersendiri dalam penetapan kebijakan fiskal oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.

Menurutnya, pemotongan alokasi DBH berdampak langsung terhadap berbagai rencana pembangunan yang telah disusun pemerintah daerah dan DPRD. “Jadi banyak sekali dampak terhadap pemotongan ini. Banyak sekali dampaknya yang terjadi di Kaltim. Rencana-rencana yang dibuat oleh anggota DPRD, rencana-rencana yang dibuat oleh kepala daerah. Itu banyak yang akhirnya tidak bisa dilakukan,” ungkap Viktor.

Dengan kondisi tersebut, ia menilai Kaltim perlu bergerak cepat untuk memperkuat posisi tawarnya di tingkat nasional. Salah satu langkah yang ia soroti adalah membangun kekuatan kolektif antarwilayah agar aspirasi fiskal dapat disampaikan lebih tegas dan terkoordinasi. “Saya pikir kita harus bersatu padu bergotong-royong untuk bersama-sama menyuarakan ini,” tegasnya.

Viktor juga mengusulkan agar pimpinan DPRD Kaltim memfasilitasi pertemuan lebih besar yang melibatkan seluruh anggota DPRD dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim. Menurutnya, konsolidasi menyeluruh sangat dibutuhkan untuk merumuskan strategi advokasi fiskal yang efektif. “Saya tadi minta kepada pimpinan rapat untuk segera mengundang seluruh anggota DPRD yang ada di 10 kabupaten/kota untuk bersama-sama membahas ini. Kita mencari strategi-strategi baru,” ucapnya.

Dalam pandangannya, pemotongan DBH bukan hanya menekan ruang fiskal daerah, tetapi juga berpotensi menghambat pelayanan publik dan program prioritas yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia, Kaltim layak mendapatkan kebijakan fiskal yang lebih adil dan proporsional. Ia mengingatkan bahwa kontribusi besar Kaltim terhadap pendapatan negara seharusnya sejalan dengan dukungan fiskal yang diterima daerah.

Viktor menutup pandangannya dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerja sama lintas lembaga guna mencari langkah konkret dalam mengatasi dampak kebijakan tersebut. Ia menilai strategi yang matang merupakan syarat wajib agar layanan publik, termasuk pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat, tidak terganggu. “Dengan koordinasi dan strategi yang matang, pemerintah daerah dan DPRD dapat mencari solusi konkret untuk menekan dampak pemangkasan itu terhadap program prioritas publik seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum