DPRD Samarinda Tekan OPD Tingkatkan Pajak dan Retribusi

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, usai rapat paripurna evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda tahun anggaran 2025, Rabu (14/5/2025).

“Pemerintah harus lebih optimal meningkatkan pendapatan. Sektor pajak dan retribusi menjadi kunci utama, mengingat PAD saat ini masih bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU),” tegas Deni. Ia menargetkan PAD Samarinda naik dari Rp800 miliar menjadi Rp1 triliun pada 2025 melalui optimalisasi kedua sektor tersebut.

DPRD juga memberikan catatan khusus kepada OPD dengan anggaran besar agar program kerja lebih tepat sasaran. “Hampir 80% OPD telah kami panggil dan beri masukan untuk memastikan program menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelasnya. Deni menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran guna memaksimalkan dampak pembangunan.

Rekomendasi hasil rapat legislatif diharapkan segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. “Kinerja pemerintah harus terarah, dan alokasi dana program harus jelas agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga,” tambahnya.

Evaluasi ini menjadi langkah strategis menghadapi tantangan fiskal daerah. Saat ini, kontribusi PAD Samarinda hanya sekitar 20% dari total pendapatan daerah, sementara 80% masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Optimalisasi pajak properti, retribusi pelayanan publik, serta pengawasan ketat terhadap OPD diharapkan menjadi solusi peningkatan kemandirian keuangan.

Deni menegaskan, DPRD akan terus memantau implementasi rekomendasi melalui fungsi pengawasan anggaran. Masyarakat juga diajak berperan aktif melaporkan temuan penyimpangan melalui saluran resmi untuk memastikan akuntabilitas pembangunan. “Kemitraan antara legislatif, eksekutif, dan warga penting untuk menciptakan tata kelola keuangan yang sehat,” pungkasnya.

Langkah ini mendapat sorotan publik seiring tingginya harapan terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Namun, Deni mengingatkan, keberhasilan peningkatan PAD bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan dan komitmen menjalankan program berbasis data. []

Slamet