DPRD Samarinda Ungkap Manipulasi Data Sekolah di Sistem Dapodik

SAMARINDA — Praktik manipulasi data dalam dunia pendidikan kembali mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menilai masih banyak sekolah yang memasukkan data tidak sesuai kenyataan ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal ini dinilai berdampak serius terhadap distribusi bantuan pendidikan dari pemerintah pusat.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengungkapkan bahwa sejumlah sekolah diduga sengaja “memoles” data demi mendapatkan nilai akreditasi yang tinggi. Namun, upaya pencitraan itu justru merugikan sekolah-sekolah lain yang lebih membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah. “Banyak sekolah melaporkan data seolah-olah semua fasilitas sudah memadai, padahal kenyataannya ruang kelas masih rusak, kekurangan guru, dan sarana penunjang sangat terbatas. Ini menciptakan ilusi bahwa sekolah tersebut tidak butuh bantuan,” ungkap Ismail dalam keterangannya baru-baru ini.

Menurut Ismail, praktik manipulasi data Dapodik kerap terjadi karena proses input dilakukan oleh operator sekolah, bukan langsung oleh kepala sekolah. Tak jarang, operator ini bekerja di bawah tekanan internal demi menjaga citra institusi pendidikan. “Ini bukan hanya soal kesalahan teknis, tetapi juga tekanan internal. Kalau orientasinya cuma pada pencitraan, maka data yang dilaporkan pasti tidak sesuai kondisi di lapangan,” tambahnya, Pada (28/6/2025).

Ia menegaskan, ketidakakuratan data pendidikan memberi kontribusi besar terhadap ketimpangan akses pendidikan di daerah. Bantuan yang seharusnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah dengan kondisi memprihatinkan justru meleset sasaran karena data yang dilaporkan tidak valid. “Masalah ini bukan sekadar administratif. Ini menyangkut keadilan akses pendidikan untuk anak-anak di seluruh pelosok negeri,” tegas Ismail.

Ismail juga mengingatkan bahwa akreditasi bukanlah tujuan akhir dari pembangunan sektor pendidikan. Ia menilai kualitas layanan pendidikan yang merata harus menjadi fokus utama, dan hal itu tidak akan tercapai jika perencanaan dimulai dari data yang keliru. “Akreditasi penting, tapi bukan segalanya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memastikan semua anak mendapatkan layanan pendidikan yang layak, dan itu hanya bisa dilakukan jika datanya benar,” ujarnya.

Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Samarinda mendorong Dinas Pendidikan untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan verifikasi lapangan secara berkala. Bahkan, ia menyarankan agar dilakukan audit dan inspeksi mendadak untuk mencocokkan data digital dengan kondisi nyata di sekolah-sekolah. “Kalau perlu sidak langsung ke sekolah. Lihat kondisi sebenarnya dan cocokkan dengan data yang dilaporkan. Jangan sampai bantuan terhambat hanya karena data dimanipulasi,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, DPRD berharap sistem Dapodik benar-benar dapat menjadi alat perencanaan pendidikan yang akurat, adil, dan berpihak pada kebutuhan riil di lapangan. []

Penulis: Diyan Febrina Citra |  Penyunting: Enggal Triya Amukti