DPRD Samarinda Usulkan Pembahasan Efisiensi APBD 2025
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda mendukung penuh upaya efisiensi dan rasionalisasi anggaran dalam APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025. Usulan tersebut direspons dengan tegas oleh DPRD yang meminta agar pembahasan dilakukan secara menyeluruh bersama komisi terkait.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengungkapkan hal tersebut setelah memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Gedung DPRD Samarinda pada Rabu (12/03/2025).
“Pembahasan efisiensi anggaran harus melibatkan semua komisi terkait, khususnya Komisi II, yang akan langsung berkoordinasi dengan Pemkot. Kami juga akan mengevaluasi anggaran untuk seluruh 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk anggaran untuk DPRD Samarinda,” ujar Helmi Abdullah, yang juga anggota dari Partai Gerindra.
Helmi menambahkan bahwa dalam waktu dekat, Komisi II DPRD Samarinda bersama Pemkot akan segera mengadakan rapat lanjutan untuk merinci pemotongan anggaran pada masing-masing OPD yang ada.
“Komisi II bersama Pemkot akan segera menyusun langkah-langkah strategis dalam mengurangi anggaran yang kurang prioritas. Semua pihak harus siap untuk melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Helmi kepada awak media.
Soal anggaran yang akan dipotong, Helmi mengungkapkan bahwa Pemkot Samarinda telah menyampaikan dua item utama yang akan dikenakan pemotongan, yaitu anggaran perjalanan dinas dan belanja rutin. Namun, ia menekankan bahwa besaran potongan anggaran untuk setiap OPD masih harus dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya.
“Pemkot telah menyampaikan item-item yang akan dipotong. Anggaran perjalanan dinas dan belanja rutin menjadi prioritas, tetapi besaran pemotongannya masih harus didiskusikan lebih dalam,” tambah Helmi.
Selain itu, Helmi memastikan bahwa dana yang hasil pemotongannya tidak akan dikembalikan, melainkan dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Hal ini bertujuan agar anggaran yang tersedia dapat difokuskan untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan mendukung program nasional yang sudah ditetapkan.
“Setelah efisiensi dilakukan, dana yang dipotong akan dipakai untuk kepentingan masyarakat. OPD harus memastikan alokasi anggaran tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Helmi, yang juga menjabat sebagai wakil rakyat dari Kecamatan Samarinda Utara dan Sungai Pinang.
Pembahasan lebih lanjut diharapkan segera mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif. []
Penulis: Putri
