DPRD Soroti Pengelolaan Parkir untuk Tambah PAD Kota

ADVERTORIAL – Sektor perparkiran di Kota Samarinda memiliki potensi besar untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pengelolaan yang kurang transparan menjadi tantangan utama. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sampri Shaputra, menekankan bahwa peningkatan PAD tidak hanya terkait jumlah penerimaan, tetapi juga memastikan dana parkir benar-benar masuk ke kas daerah dan digunakan untuk pembangunan.

“Kita mendorong pemerintah ini meningkatkan PAD itu misalnya dari sektor perparkiran,” ujar Sampri saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Kamis (04/09/2025) sore.

Menurut Sampri, hampir seluruh masyarakat yang memanfaatkan fasilitas parkir di Samarinda selalu membayar retribusi, sehingga potensi pemasukan cukup besar. “Kita tahu hampir seluruh masyarakat di Samarinda ini ketika parkir tidak ada mereka itu yang tidak gratis, rata-rata membayar,” katanya.

Meski demikian, transparansi penggunaan dana parkir menjadi sorotan. Sampri mempertanyakan apakah pembayaran masyarakat benar-benar masuk ke kas daerah atau justru mengalir ke kantong pribadi pihak tertentu. “Cuma kita tidak tahu pembayarannya apakah masuk ke daerah atau masuk ke kantung, kantung pribadi,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa masyarakat telah menunaikan kewajibannya dengan membayar retribusi sesuai ketentuan. “Padahal masyarakat ini sudah menunaikan kewajibannya,” ucapnya. Oleh karena itu, pengelolaan dana parkir harus dipastikan tepat sasaran agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. “Nah, harapan kita masyarakat tunaikan itu, uangnya itu tepat sasaran masuk ke kas negara yang kemudian itu tujuannya kembali kepada masyarakat untuk pembangunan,” jelasnya.

Sampri menambahkan, sektor parkir memiliki potensi yang cukup signifikan jika dikelola dengan baik. Berdasarkan perhitungan, pendapatan dari sektor ini di Samarinda bisa mencapai 20 hingga 30 miliar rupiah per tahun. “Potensi pendapatannya besar itu, ini bisa kita mendapatkan 20 sampai 30 miliar per tahun,” ungkapnya.

Dengan besarnya potensi ini, ia menyesalkan jika sektor perparkiran belum dimaksimalkan untuk menambah PAD. “Potensi ini besar, kenapa tidak dikelola dengan baik,” katanya. Ia menegaskan, optimalisasi PAD tidak harus membebani masyarakat dengan pungutan baru. Yang dibutuhkan hanyalah pengelolaan yang tepat dan transparan. “Kita mendorong pemerintah kita untuk meningkatkan PAD itu, tidak mesti harus kita langsung menusuk ke jantung masyarakat,” tegasnya.

Sampri berharap, pengelolaan sektor parkir yang transparan dapat meningkatkan PAD tanpa menimbulkan beban tambahan bagi warga. “Untuk itu, mudah-mudahan dengan cara-cara ini target PAD kita tercapai, tapi masyarakat juga tidak terbebani,” pungkasnya.

Optimalisasi sektor parkir tidak hanya menambah pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat tata kelola kota dan membangun kepercayaan publik terhadap transparansi penggunaan anggaran. Dengan pemanfaatan yang tepat, PAD dari sektor parkir bisa menjadi sumber pembangunan, mendukung fasilitas publik, serta memperkuat citra Samarinda sebagai kota yang tertib dan modern. []

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum