DPRD Tekankan Dukungan Pemerintah Agar Sekolah Swasta Tetap Berjalan

ADVERTORIAL – Penerapan kebijakan pendidikan gratis berbasis program Gratispol kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kali ini, perhatian diarahkan pada tantangan yang dihadapi sekolah swasta dalam menyesuaikan biaya operasional, termasuk pengelolaan SPP, sehingga berpotensi memengaruhi kelancaran pendidikan dan kesejahteraan guru.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyampaikan kekhawatirannya usai rapat dengar pendapat terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honor guru SMA serta SMK swasta, yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/08/2025).

“Selama ini sekolah swasta dikenal dengan pembayarannya. Namun dengan adanya kebijakan Gratispol, mereka juga dituntut ikut aturan tersebut. Masalahnya, banyak sekolah swasta yang tidak siap menghadapi penyesuaian itu,” ujar Agus. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan baru tidak hanya berdampak pada sistem keuangan sekolah, tetapi juga pada stabilitas operasional dan kualitas pendidikan.

Agus menekankan bahwa tanpa dukungan dan subsidi dari pemerintah provinsi, sekolah swasta akan kesulitan menutup biaya operasional rutin sekaligus menyesuaikan SPP sesuai aturan Gratispol. “Ketika kebijakan itu dijalankan tanpa adanya subsidi atau dukungan dari pemerintah provinsi dalam penyesuaian SPP, tentu sekolah swasta akan kesulitan. Karena itu, kami berharap pemerintah provinsi harus merespons dan memberikan perhatian terhadap pengelolaan operasional sekolah,” jelasnya.

Politisi DPRD Kaltim itu menegaskan, kebijakan pendidikan gratis tidak boleh diberlakukan sepihak. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menutupi kekurangan biaya operasional sekolah, sehingga guru tetap menerima haknya dan proses belajar mengajar tidak terganggu. “Tidak bisa dikatakan nanti, besok, atau tahun depan. Ketika kebijakan itu harus diberlakukan, otomatis harus diiringi dengan perhatian pemerintah untuk menutup kekurangan biaya operasional sekolah,” tegasnya.

Agus menambahkan, dukungan pemerintah sangat penting agar kegiatan belajar mengajar di sekolah swasta tetap berjalan lancar, sehingga mutu pendidikan tidak menurun. “Harapan kami, dukungan itu bisa segera didorong sehingga sekolah-sekolah swasta tetap bisa beroperasi secara normal,” pungkasnya.

DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi kebijakan Gratispol agar adil bagi seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. Dengan perhatian dan dukungan pemerintah provinsi, sekolah swasta diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pengajar, sehingga kontribusi mereka dalam mencetak generasi kompeten di Kalimantan Timur tetap terjaga.[]

Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum