DPRD Tinjau Serapan Anggaran BPBD Tahun 2025

ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda terus menunjukkan komitmennya dalam mengawasi efektivitas penggunaan anggaran daerah. Melalui rapat dengar pendapat (RDP), Komisi III DPRD Samarinda memanggil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meninjau perkembangan serapan anggaran tahun 2025.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyampaikan hasil RDP tersebut kepada awak media di Kantor DPRD pada Selasa (22/07/2025) siang. “RDP dengan Dinas BPBD masih lanjutan dengan pembahasan kaitan dengan serapan anggaran di 2025,” ujar Deni, menggarisbawahi agenda pertemuan.

Dalam rapat tersebut, Deni menjelaskan bahwa pihak BPBD melaporkan capaian serapan anggaran sebesar 67 persen hingga akhir triwulan kedua tahun ini. Angka ini menunjukkan progres yang relatif baik dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah, terutama mengingat kompleksitas tugas penanggulangan bencana. “Dan tadi dari BPBD menyampaikan bahwa di sampai di triwulan kedua ini mereka telah sekitar 67% presentasinya di dalam pelaksanaan serapan itu tadi,” katanya.

Namun, Deni juga mencatat adanya disparitas capaian antara beberapa kegiatan. Ia menemukan bahwa sebagian program telah mencapai 100 persen serapan anggaran, sementara sebagian lainnya masih menunjukkan 0 persen. Fenomena ini, menurutnya, kerap terjadi. “Tadi beberapa juga ada yang sudah 100%, ada yang ada juga yang masih 0% di dalam serapan anggaran itu, tadi terkait memang penggunaan anggarannya biasanya di akhir masa periode,” jelasnya.

Ia juga mengulas komposisi postur anggaran BPBD yang mencapai lebih dari Rp14 miliar. Deni merinci bahwa hampir separuh dari anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja rutin, seperti gaji dan tunjangan pegawai. Sementara sisanya, sekitar Rp6 miliar, diperuntukkan bagi berbagai kegiatan penanggulangan bencana. “Nah, tadi dari postur anggaran sebesar 14 miliar sekian itu hampir 50% adalah untuk belanja rutin, yaitu gaji dan tunjangan ya kan, pegawai seperti biasa, sisanya kegiatan kurang lebih 6 miliaran,” ujarnya.

Deni secara khusus menyoroti beberapa mata anggaran utama yang dilaksanakan oleh BPBD. Ini termasuk kegiatan penyuluhan kebencanaan, operasional penanggulangan bencana, hingga kegiatan pascabencana. “Kita menyoroti juga mengenai kegiatan-kegiatan yaitu penyuluhan, habis itu penanggulangan bencana, habis itu kegiatan pasca bencana dan itu termasuk dalam mata anggaran yang mereka sampaikan,” terangnya, menunjukkan fokus pengawasan DPRD.

Meskipun demikian, Deni menyampaikan apresiasi atas kinerja BPBD yang dinilainya tetap optimal di tengah keterbatasan anggaran daerah. Ia secara khusus menyoroti efektivitas BPBD dalam menjaga kesiapsiagaan dan respon terhadap bencana di wilayah Kota Samarinda. “Kami tadi namanya memberikan catatan, artinya kan dengan anggaran yang minimalis, APBD ini dengan anggaran minimalis, tapi mereka bekerja optimal,” tegasnya.

Deni pun kembali mengapresiasi semangat kerja dan efektivitas BPBD dalam merealisasikan program-program penting, kendati dibatasi nominal anggaran yang terbatas. “Artinya dalam rangka untuk melakukan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Kota Samarinda, dan kita sangat apresiasi sekali,” ia menyatakan.

Sebagai penutup, Deni menekankan kembali bahwa kinerja yang baik tidak selalu bergantung pada besarnya anggaran yang tersedia. Lebih dari itu, efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan dan kesungguhan dalam bekerja menjadi faktor penentu utama. “Dengan anggaran yang sedikit atau minimalis mereka bisa bekerja dengan optimal,” pungkasnya, memberikan pesan kuat tentang pentingnya efisiensi dan dedikasi.[]

Penulis: Diyan Febrina Citra | Penyunting: Aulia Setyaningrum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *