Fiskal Menyusut, Sinkronisasi Mutlak Diperlukan

ADVERTORIAL – Penurunan anggaran yang dialami Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam kondisi fiskal yang kian terbatas, efektivitas belanja publik menjadi sorotan utama. Legislator Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyoroti persoalan mendasar yang hingga kini belum teratasi secara menyeluruh, yakni lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Menurut Syarifatul, akar dari ketidakefisienan program pembangunan selama ini bukan hanya soal keterbatasan anggaran, tetapi lebih pada kurangnya penyelarasan lintas wilayah dan sektoral. Ia menilai masing-masing pemerintah daerah cenderung menjalankan program pembangunan secara mandiri tanpa mempertimbangkan potensi kolaborasi dan sinergi yang lebih luas.

“Selama ini, program provinsi terkesan jalan sendiri, begitu juga dengan kabupaten/kota. Padahal ini seharusnya bisa disinergikan sejak awal perencanaan,” tegasnya saat ditemui awak media di Samarinda, Senin (26/05/2025).

Legislator dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini mengusulkan agar koordinasi antarlevel pemerintahan diformalkan melalui pertemuan rutin antara Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta DPRD Kaltim. Menurutnya, mekanisme ini sangat penting agar perencanaan tidak lagi bersifat sektoral, melainkan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat di berbagai daerah.

“Dengan fiskal yang menurun, penyelarasan program menjadi mutlak agar anggaran yang terbatas bisa dimaksimalkan,” jelas Syarifatul.

Ia turut menyoroti penurunan anggaran provinsi yang sebelumnya mencapai Rp21 triliun dan diproyeksikan menyusut menjadi sekitar Rp18 triliun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam situasi tersebut, langkah efisiensi mutlak diperlukan, dan tanpa koordinasi yang solid, potensi tumpang tindih dan pemborosan program akan tetap terjadi.

Tak hanya itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya pelibatan sektor swasta dalam menunjang keberhasilan program strategis pemerintah, khususnya program unggulan Gubernur seperti Gratispol (Pendidikan dan Kesehatan Gratis) dan Jospol (Jaminan Sosial dan Infrastruktur). “Perlu kolaborasi dari semua pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar di Kaltim, agar pelaksanaan Gratispol dan Jospol ini bisa berjalan optimal. Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas,” tandasnya.

Syarifatul menegaskan bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan merata, pola komunikasi dan dialog lintas aktor pembangunan perlu diperkuat. Rapat koordinasi berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk memastikan setiap program memiliki arah dan dampak yang jelas.

“Rakor berkala akan sangat membantu untuk memastikan bahwa program yang ada ini bisa sinkron dengan kebutuhan daerah,” tutupnya. []

Penulis: Putri
Penyunting: Enggal Triya Amukti