Fokus Reses Syarifah Hadijah Serap Aspirasi Warga : Jalan Rusak, Sekolah, Air Bersih Dan UMKM
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Syarifah Hadijah Fitriah
KUBU RAYA, PRUDENSI.COM-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Syarifah Hadijah Fitriah, mengungkapkan berbagai aspirasi masyarakat yang ia terima selama kegiatan reses di sejumlah wilayah di dapilnya yakni Kubu Raya–Mempawah. Dalam wawancara di ruang kerjanya, Selasa (21/10), politisi Fraksi NasDem ini menegaskan bahwa setiap keluhan warga, meski tidak semuanya bisa langsung diakomodir dalam APBD, tetap akan diperjuangkan secara maksimal.
“Intinya, kami sebagai wakil rakyat mendengar apa yang jadi kebutuhan masyarakat saat reses. Apapun aspirasinya, kami catat dan perjuangkan,” ujarnya.
Salah satu keluhan paling sering muncul dari masyarakat adalah kondisi jalan lingkungan yang rusak. Menurutnya, hal ini wajar karena kegiatan reses banyak dilakukan di kawasan permukiman, bukan di jalan-jalan utama.
“Banyak usulan jalan lingkungan dan jalan komplek. Apalagi saat musim hujan, banjir kerap terjadi karena drainase tidak lancar. Masyarakat juga meminta ke pemerintah penambahan gorong-gorong agar air bisa mengalir dengan baik,” jelasnya.
Di Kecamatan Sungai Raya, warga mengeluhkan minimnya akses ke SMA Negeri. Hadijah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar sebenarnya siap membangun sekolah baru, namun biasanya terkendala ketersediaan lahan.
“Kalau masyarakat bisa menyiapkan lahan, pemprov akan dorong pembangunannya. Tapi memang lahan di daerah strategis itu mahal, dan tidak mudah menemukan yang mau menghibahkan untuk pendidikan,” ungkapnya.
Untuk SMA Negeri yang sudah ada, seperti di Wajok, Kabupaten Mempawah misalnya, Hadijah telah mengusulkan penambahan ruang kelas. Semua catatan ini akan ia masukkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalbar, dengan harapan bisa terealisasi pada APBD 2027.
Usulan lain yang menjadi masukan masyarakat adalah ketersediaan air bersih seperti di wilayah Korpri, Kubu Raya. Masyarakat mendambakan jaringan air dari suplai PDAM berjalan normal seperti di wilayah lainnya.
Hanya memang pengelolaan PDAM berada di bawah kewenangan Pemkab Kubu Raya. Untuk itu, ia berencana mendorong aspirasi ini hingga ke tingkat pusat melalui anggota DPR RI.
“Pembangunan jaringan air bersih butuh dana besar. Kami akan usulkan agar bisa mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” katanya.
Di Kecamatan Sungai Kakap, warga meminta program normalisasi parit dan sungai. Sayangnya, kewenangan ini juga berada di tingkat kabupaten, bukan provinsi. Meski begitu, Hadijah tetap mencatat semua usulan tersebut.
“Termasuk permintaan pemasangan tanggul di daerah perairan. Dana yang dibutuhkan memang cukup besar, tapi kami tetap perjuangkan,” tegasnya.
Di sektor ekonomi, banyak pelaku UMKM mengeluhkan proses administrasi yang rumit, terutama saat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mulai dari pengurusan Surat Keterangan Usaha hingga verifikasi online, dinilai terlalu berbelit.
“Masyarakat ingin berusaha secara sederhana, tapi administrasinya panjang. Aparatur desa juga hati-hati dalam mengeluarkan surat karena takut salah,” ungkapnya.
Selain itu, pajak kabarnya ikut menjadi pikiran bagi bagi UMKM yang sedang berkembang. “Ini jadi buah pikiran pelaku UMKM, yakni bagaimana memberi keringanan atau pendampingan agar UMKM bisa tumbuh tanpa terbebani aturan yang terlalu ketat,” tambahnya.(*)
