Harga Cabai Tembus Rp90 Ribu per Kilogram, Pemprov Jateng Gelar Pangan Murah
SEMARANG – Kenaikan harga cabai hingga Rp80.000–Rp90.000 per kilogram mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memperluas intervensi pangan untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menekan biaya produksi usaha kecil. Melalui gerakan pangan murah dan bantuan sarana pertanian, pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan harga bahan pokok sekaligus mempertahankan pasokan dari sektor produksi.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, pengendalian inflasi memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, Bank Indonesia (BI), Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), dan petani. Kerja sama tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan mencegah kenaikan harga semakin membebani masyarakat.
“Kerja kolaboratif ini yang dijadikan sebagai role model, sehingga Jawa Tengah tetap menjadi provinsi yang inflasinya terkendali. Tidak hanya di Semarang tetapi juga daerah lain agar inflasi kita terjaga,” kata Luthfi saat membuka dan meninjau kegiatan aksi peduli dan gerakan pangan murah di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Jateng, Kompleks Tarubudaya, Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin (12/10/2026), sebagaimana diberitakan RRI, Senin, (12/10/2026).
Program tersebut menyasar pedagang warung, pelaku usaha katering, petani, dan masyarakat di Kabupaten Semarang serta Kota Semarang. Penjualan bahan pangan dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar diharapkan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi tekanan biaya operasional pelaku usaha.
Salah satu penerima manfaat, Joko, pedagang nasi goreng, mengaku terbantu dengan harga cabai yang ditawarkan dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan, kenaikan harga cabai selama dua pekan terakhir berdampak pada pengeluaran usahanya, terutama untuk memenuhi kebutuhan sambal.
“Ini baru beli cabai 3 kg, harga cabai di pasaran terakhir beli Rp65 ribu, di sini dapat Rp45 ribu. Biasanya untuk buat sambal saya butuh 5 kg untuk satu minggu, sangat membantu sekali,” ujarnya.
Selisih harga tersebut memberikan ruang bagi pedagang untuk menekan biaya bahan baku tanpa harus segera menaikkan harga jual kepada konsumen. Kondisi ini penting bagi usaha makanan skala kecil yang bergantung pada kestabilan harga cabai dan bahan pangan lainnya.
Manfaat serupa dirasakan Dari, pengusaha katering yang mengandalkan beras dan bahan pangan lain untuk menjalankan usahanya. Menurutnya, harga beras dalam gerakan pangan murah mencapai Rp11.000 per kilogram, sedangkan harga di luar kegiatan berkisar Rp14.000–Rp15.000 per kilogram.
“Kenaikan harga bahan pokok sangat berpengaruh untuk usaha katering kami. Kalau kita naikkan harga pelanggan tidak mungkin karena pelanggan bisa lari. Jadi program ini sangat membantu. Yang berpengaruh bagi kami itu harga ayam dan beras,” katanya.
Selain menekan harga di tingkat konsumen, Pemprov Jateng memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian untuk menjaga ketersediaan pangan, terutama menghadapi ancaman El Niño atau fenomena iklim yang dapat memicu kekeringan.
Bantuan yang disalurkan meliputi beras, sarana perpipaan, dan rumah burung hantu untuk mendukung kegiatan pertanian. Pemerintah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar produksi lebih adaptif terhadap perubahan cuaca dan risiko kekeringan.
Langkah dari sisi produksi tersebut menjadi bagian penting dalam pengendalian inflasi pangan. Ketersediaan hasil pertanian yang terjaga diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan pasokan yang berpotensi mendorong kenaikan harga di pasar.
Berdasarkan data Januari hingga Oktober 2026, produksi padi Jateng diperkirakan mencapai 8,4 juta ton gabah kering giling (GKG), setara dengan 4,9 juta ton beras. Pada periode yang sama, produksi cabai diperkirakan mencapai 404,91 ribu ton, sedangkan bawang merah mencapai 408,76 ribu ton.
Besarnya potensi produksi tersebut menjadi modal bagi Jateng untuk menjaga pasokan pangan. Namun, keberlanjutan pengendalian harga tetap memerlukan distribusi yang lancar, pengawasan pasokan, dan koordinasi antara pemerintah, petani, serta pelaku usaha agar manfaat intervensi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. []
Redaksi01
