IPM Kalbar Peringkat 29, Ini Solusi Menurut Pakar Ekonomi Untan Pontianak
PONTIANAK (beritaborneo.com) – Pakar ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Prof. Dr. Eddy Suratman mengatakan, sampai saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat masih tertinggal jauh bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Penyebabnya, faktor pembangunan infrastruktur sehingga biaya ekonomi lebih mahal.
“IPM Kalimantan Barat masih bertahan diurutan ke 29 dari 34 provinsi seluruh indonesia, sehingga harus ada upaya meningkatkan daya saing adalah harus ada intervensi yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur serta peningkatan sumber daya manusia (SDM),’’kata Prof. Dr. Eddy Suratman kepada beritaborneo.com, Kamis (12/3/20), pada acara Penguatan Inovasi Daerah, di Hotel Kini Pontianak.
Menurut Prof. Dr. Eddy Suratman, intervensi lainnya guna meningkatkan kwalitas SDM yakni harus dilakukan tata kelola pemerintahan dan birokrasi.
“Ini juga menjadi visi pemerintahan dibawah kepemimpinan Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, sehingga muaranya bagaimana memanfaatkan inovasi untuk bisa mendorong daya saing daerah,’’ujarnya.
Hal penting lain kata Prof. Dr. Eddy Suratman, inovasi itu kunci utamanya penelitian dan ilmu pengetahuan. Inovasi itu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dibarengi dengan kegiatan riset-risetnya.
“Sebagai ketua lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) Untan nanti saya akan tunjukkan contoh hasil riset kepada Pemprov Kalbar yang dihasilkan doktor-doktor dan guru besar Untan untuk membantu pemprov dalam mendorong daya saing guna meningkatkan kwalitas SDM kita,’’tegasnya lagi.
Mewakili gubernur, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Sekundus, S.Sos, MM, meminta agar semua inovasi daerah yang ada bisa terukur, serta tetap termotivasi untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk perubahan untuk mendorong arah pemerintahan sesuai kebijakan pembangunan nasional.
“Untuk mencapai itu semua pemerintah provinsi Kalbar akan membuka sejumlah daerah terisolasi agar masyarakat bisa sejahtera,’’kata Sekundus, disela-sela acara Penguatan Inovasi Daerah, yang bertajuk “Sosialisasi Penginputan Data Indeks Inovasi Daerah dalam Mendukung Peaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 104 Tahun 2018”, Kamis (12/3/20).
Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalbar, Agus Priyadi, meminta kepada Gubernur agar anggaran Litbang lebih ditingkatkan lagi, hal ini bertujuan agar bisa meningkatkan daya saing dan IPM Kalbar kedepan.
“Saya mohon Pak Gubernur anggaran Litbang ditambah lagi dari Rp. 6 Milyar saat ini menjadi Rp. 50 Milyar kalau bisa, agar menghasilkan karya dan inovasi yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Kalbar,’’pintanya.(rac/ril)
