Jalur Trans Kalimantan Rusak Parah
PENAJAM PASER UTARA – Salah satu jalur trans Kalimantan penghubung jalur darat dari Kilo Meter (KM) 38, Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar) menuju Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), tampak tak diperhatikan.
Kondisinya luar biasa rusak parah. Kini jalur tersebut bukan saja menyulitkan bagi pengguna jalan agar cepat sampai tujuan, tetapi juga membahayakan, mengingat pada jalur tersebut banyak titik jurang.
Padahal jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Mereka yang dari arah Balikpapan, Samarinda atau Tenggarong, yang tak ingin melalui transportasi air kapal motor penumpang milik PT ASDP Indonesia Ferry, dapat melintas jalur tersebut. Selain lebih murah, juga menghemat waktu tempuh bagi yang ingin langsung menuju ke Tanah Grogot atau ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Minimnya perhatian dari pemerintah pusat semakin menambah derita pengguna jalan maupun pengendara yang melintasi jalan tersebut. “Kekecewaan inilah yang barangkali Kaltim pantas menuntut otsus (otonomi khusus) dari pemerintah pusat,” terang Bupati PPU Yusran Aspar, di sela-sela peninjauan Jalan Sepaku–Km 38 ini, Rabu (11/2).
Yusran meminta kepada pemerintah pusat dan provinsi memberikan perhatian serius dan melakukan perbaikan jalan yang berstatus jalan provinsi ini. Jika dibiarkan, otomatis kondisinya bertambah parah.
“Dengan kondisi ini, sudah sepantasnya PPU mendukung otsus, lantaran hingga kini terkesan jalan-jalan yang statusnya jalan negara dan jalan provinsi seakan terabaikan,” terang Yusran. Mantan anggota DPR RI itu mempertanyakan kebijakan tentang pembangunan jalan dari Kelurahan Sotek menuju Mariangau.
Padahal proyek tersebut tidak masuk prioritas. Jalan sepanjang 11 kilometer tersebut menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) PPU itu merupakan proyek multiyears dengan anggaran Rp 71 miliar.
“Masih banyak jalan yang membutuhkan prioritas pembangunan di PPU, seperti jalan menuju Desa Bukit Subur ke Sepaku atau yang lainnya. Pembangunan itu memang penting semua, namun kami punya prioritas yang harus didahulukan untuk kepentingan masyarakat banyak,” jelasnya. [] KP
