Jembatan Darurat Dipasang, Legislator Tekankan Perbaikan Total
ADVERTORIAL – Putusnya Jalan H.M Rifaddin di kawasan Loa Janan Ilir, Samarinda, pasca hujan deras pada Senin malam (12/5/2025), menjadi perhatian serius anggota DPRD Kalimantan Timur. Jalan yang selama ini menjadi urat nadi transportasi dan distribusi logistik di kawasan Samarinda Seberang itu kini tidak dapat dilalui semua jenis kendaraan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menyoroti lambannya koordinasi lintas instansi dalam menyikapi kejadian tersebut. Ia menegaskan bahwa akses jalan ini memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas ekonomi warga, terutama sebagai jalur alternatif menuju Balikpapan yang tidak melalui jalan tol maupun pasar Loa Janan.
“Ini menyangkut masalah kebutuhan primer. Antara BBPJN dengan Pemprov harus segera berkoordinasi untuk segera dibenahi, karena ini urat nadi ekonomi masyarakat,” ujarnya saat ditemui di Samarinda, Kamis (5/6/2025).
Jahidin menyebut, Jalan H.M Rifaddin bukan sekadar jalan penghubung biasa. Jalur dua ini merupakan rute utama bagi kendaraan besar, termasuk truk dan kontainer, yang kerap menghindari jalur tol karena efisiensi biaya dan kepadatan lalu lintas di beberapa titik dalam kota. Kini, warga dan pengemudi harus memutar jauh untuk mencapai jalan tol atau kawasan pusat kota.
“Itu kebutuhan utama dari masyarakat Samarinda Seberang dan sekarang kalau mau menuju tol harus memutar. Saya kira bisa dibicarakan dan tidak bisa kalau menunggu perbaikan dari pusat,” sambung politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Sebagai solusi jangka pendek, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Kaltim telah memasang jembatan bailey di titik putus jalan, menggunakan anggaran dari skema Penanganan Mendesak Tanggap Darurat (PMTD). Jembatan darurat ini menjadi akses sementara sembari menunggu perencanaan pembangunan infrastruktur permanen.
Namun Jahidin menekankan bahwa langkah cepat penanganan tidak cukup jika tidak diikuti dengan rencana jangka panjang yang konkret. Menurutnya, perbaikan struktural harus segera dirancang agar insiden serupa tidak terulang. Hal ini penting mengingat kawasan tersebut rawan banjir dan berada di atas anak sungai.
Sebagaimana diinformasikan, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR berencana membangun jembatan permanen di atas jalur tersebut. Rencananya, jembatan akan dibangun dengan spesifikasi dua jalur selebar 10 meter dan panjang 20 meter. Fasilitas ini diharapkan dapat menopang arus kendaraan berat secara aman dan berkelanjutan.
Sayangnya, belum ada kepastian kapan pembangunan jangka panjang tersebut akan dimulai. Untuk itu, Jahidin mendesak Pemprov Kaltim tidak hanya menunggu realisasi anggaran pusat, tetapi turut aktif memperjuangkan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di forum nasional.
Menurutnya, infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan tak sekadar fisik, melainkan menyangkut keberlangsungan ekonomi warga. Terlebih lagi, jika kerusakan jalan berdampak langsung pada distribusi logistik, kenaikan biaya angkut, hingga potensi terganggunya roda usaha kecil dan menengah.
Ia berharap, peristiwa ini dapat dijadikan momentum evaluasi terhadap sistem mitigasi infrastruktur di daerah rawan bencana. Pemerintah, kata Jahidin, harus memperkuat tata kelola infrastruktur melalui perencanaan berbasis risiko dan mempercepat proses penanganan darurat.
“Kita tidak bisa hanya menunggu bantuan pusat. Pemerintah daerah harus proaktif. Ini soal akses publik dan ekonomi masyarakat,” tutupnya.
Jalan H.M Rifaddin, yang selama ini menjadi tulang punggung lalu lintas dari Samarinda Seberang ke Balikpapan dan sekitarnya, perlu segera direvitalisasi agar fungsinya kembali optimal. Tanpa itu, potensi stagnasi ekonomi dan ketidaknyamanan warga akan terus mengintai. []
Penulis: Selamet | Penyunting: Aulia Setyaningrum
