Kaltim Hadapi Tantangan Sebaran Guru, Mahulu Jadi Sorotan
SAMARINDA – Tantangan besar dihadapi dunia pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, terutama dalam pemerataan distribusi tenaga pendidik ke wilayah-wilayah terpencil. Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas yang sulit masih menjadi penghambat utama, terutama di daerah seperti Kabupaten Mahakam Ulu.
Masalah ini mengemuka dalam Workshop Pendidikan bertema “Peningkatan Kapasitas Guru dalam Pemanfaatan Teknologi Digital” yang digelar di Ballroom Harris Hotel Samarinda, Selasa (10/06/2025). Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim, Armin, dalam pidato sambutannya menyampaikan kekhawatiran terhadap ketimpangan penyebaran guru.
“Distribusi guru kita yang masih belum merata di seluruh wilayah Kaltim, seperti di Kabupaten Mahakam Ulu (Kabupaten Mahulu). Hal ini disebabkan keengganan para guru yang baru diangkat dari PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) misalnya, jika ditempatkan di daerah-daerah tersebut,” ungkap Armin.
Menurutnya, kebijakan mutasi guru yang diupayakan saat ini bertujuan untuk menciptakan rotasi yang adil, di mana guru yang telah mengabdi selama puluhan tahun di wilayah terpencil akan digantikan oleh guru muda yang baru direkrut. Namun dalam praktiknya, masih banyak guru muda menolak penempatan ke daerah seperti Mahulu.
“Kebijakan ini adalah dalam upaya pelaksanaan mutasi rotasi guru yang berkeadilan. Namun pada kenyataan pelaksanaannya ada saja guru-guru yang baru diangkat dari PPPK yang kemudian menolak saat ditempatkan di Kabupaten Mahulu,” ucapnya.
Fenomena ini pun menarik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Lembaga legislatif tersebut mendesak agar Disdikbud segera mengambil langkah konkret guna menuntaskan persoalan distribusi tenaga pendidik, yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan di daerah terpencil.
Sebagai solusi jangka panjang, Armin mengusulkan adanya kebijakan pendidikan afirmasi yang menyasar pemuda-pemudi asli daerah remote. Ia menilai bahwa pendekatan ini bisa lebih efektif karena putra daerah memiliki komitmen tinggi untuk kembali dan mengabdi di kampung halamannya sebagai guru.
“Inilah tantangan kami bu, apa ada kebijakan afirmasi untuk putra-putra daerah di sana kita kuliahkan, dan kalau bisa langsung diangkat menjadi PPPK. Saya yakin mereka akan bersedia mengabdi menjadi guru di daerahnya,” tutur Armin, yang menyampaikan langsung usulannya kepada Hetifah Saifudian, Ketua Komisi X DPR RI yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Menurut Armin, apabila usulan afirmasi ini direalisasikan, maka kebutuhan guru di wilayah terpencil bisa terpenuhi secara berkelanjutan. Pendekatan ini sekaligus akan menumbuhkan kemandirian dan semangat membangun pendidikan dari dalam komunitas lokal itu sendiri. Dengan demikian, upaya menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan merata di Kaltim tak hanya bergantung pada distribusi fisik guru, tetapi juga keberpihakan terhadap putra daerah yang siap mengemban tanggung jawab sebagai pendidik di tanah kelahiran mereka. []
Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Enggal Triya Amukti | ADV Diskominfo Kaltim
