Kasus TBC Naik, DPRD Samarinda Soroti Minimnya Arahan Teknis Pusat

SAMARINDA – Meningkatnya kasus Tuberkulosis (TBC) di berbagai daerah, termasuk di Kota Samarinda, menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan pentingnya partisipasi aktif pemerintah daerah dalam menyikapi isu kesehatan nasional, terutama terkait kebijakan uji coba vaksin TBC yang saat ini masih dalam tahap awal di tingkat pusat.

Dalam pernyataannya kepada Prudensi.com Rabu (21/05/2025), Novan menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi teknis yang diterima pihaknya dari pemerintah pusat terkait distribusi atau pelaksanaan vaksin TBC di Samarinda. Ia menilai komunikasi antara pusat dan daerah perlu diperbaiki agar kebijakan nasional tidak sekadar menjadi wacana yang tidak menyentuh akar permasalahan di lapangan.

“Hingga kini belum ada arahan teknis dari pusat. Kita di daerah masih menunggu kepastian, termasuk soal distribusi vaksin TBC ini. Apakah akan sampai ke Samarinda atau tidak, itu pun belum jelas,” ujar Novan.

Lebih lanjut, Novan tidak hanya mempersoalkan distribusi vaksin, tetapi juga menyoroti kurangnya langkah antisipatif dalam menghadapi lonjakan kasus. Menurutnya, perlu dilakukan investigasi mendalam terhadap berbagai faktor yang memicu peningkatan kasus, mulai dari kondisi lingkungan, kebiasaan hidup masyarakat, hingga potensi pengaruh iklim.

“Kami baru menerima laporan awal terkait kasus TBC. Maka, kami akan dorong Dinas Kesehatan melakukan kajian yang lebih mendalam. Jangan sampai kita bergerak tanpa data dan hanya berdasarkan asumsi,” tegasnya.

Ia menyebut bahwa daerah semestinya memiliki peran yang lebih kuat, tidak sekadar menunggu arahan. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga mutlak diperlukan agar deteksi dini dan penanganan TBC bisa berjalan efektif. Hal ini termasuk memperkuat kapasitas tenaga medis, laboratorium uji sampel, serta ketersediaan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Kalau kita bicara soal uji coba vaksin, itu bagus untuk jangka panjang. Tapi bagaimana kesiapan fasilitas dan SDM di Samarinda? Apakah kita mampu menampung program itu dengan baik? Itu yang harus dijawab dulu,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengembangan vaksin oleh mitra internasional seperti Bill Gates Foundation semestinya diimbangi dengan pelibatan aktif pemerintah daerah. Menurutnya, tanpa komunikasi yang terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap program kesehatan nasional bisa terganggu.

“Satu hal yang perlu diingat, keberhasilan vaksinasi atau pengendalian penyakit menular itu bukan hanya soal laboratorium dan teknologi, tapi juga soal kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu hanya bisa tumbuh lewat informasi yang transparan dan pendekatan yang inklusif,” ujar Novan.

Sebagai bentuk komitmen, Komisi IV DPRD Samarinda menyatakan siap menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam pengawasan serta penyusunan kebijakan strategis di bidang kesehatan. Novan berharap, ke depan, ada pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan daerah, agar setiap kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan tepat sasaran.

Slamet