Kejagung Panggil Wali Kota Bekasi dalam Kasus Dugaan Korupsi KSO Migas

0
1783943747-1170x649

BEKASI – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola kerja sama operasi (KSO) perusahaan minyak dan gas bumi (migas) milik Pemerintah Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP memasuki tahap pemeriksaan saksi dari unsur pemerintah daerah. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dijadwalkan dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Agung pada Selasa (17/11/2026).

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi dalam pelaksanaan KSO bersama PT Pertamina EP selama periode 2009 hingga 2024. Tri dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi, bukan sebagai pihak yang telah ditetapkan bersalah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna membenarkan adanya agenda pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) di Gedung Bundar, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus).

“Benar, terhadap yang bersangkutan dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Gedung Bundar (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus),” tutur Anang saat dikonfirmasi wartawan, Senin (16/11/2026) malam.

Meski jadwal pemeriksaan telah ditetapkan, Kejagung belum memastikan apakah Tri akan memenuhi panggilan penyidik. Anang meminta saksi bersikap kooperatif agar proses penanganan perkara dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.

“Kita tunggu saja ya,” ujar Anang, sebagaimana diberitakan Tirto, Selasa (17/11/2026).

Sebelum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tri, penyidik Kejagung telah meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengumpulkan informasi dan memperkuat alat bukti. Salah satu pemeriksaan dilakukan di Bekasi terhadap HR dari Foster & Oil Energy Pte. Ltd.

Keterangan HR menjadi bagian dari rangkaian penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi, khususnya terkait pelaksanaan kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP.

Perkara tersebut mencakup rentang kerja sama selama 2009–2024. Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan daerah tersebut.

Pemeriksaan terhadap Tri diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi penyidik mengenai perkara yang sedang ditangani. Namun, substansi keterangan yang akan disampaikan maupun keterkaitannya dengan dugaan penyimpangan belum diungkapkan secara terperinci oleh Kejagung.

Proses hukum selanjutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan penyidik. []

Redaksi01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *