Kemenperin Siapkan Langkah Hadapi Harga Beras dan Banjir Impor Baja

JAKARTA – Tingginya harga bahan baku pangan dan derasnya arus impor baja menjadi dua persoalan yang tengah diupayakan solusinya untuk menjaga daya saing industri manufaktur Indonesia. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjajaki pemanfaatan stok beras Perum Bulog untuk kebutuhan industri pengolahan pangan sekaligus mendorong pengendalian impor baja yang produknya telah dapat dibuat di dalam negeri.

Persoalan tersebut dibahas Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji bersama Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) dan The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (14/10/2026)

“Kami menerima berbagai aspirasi dari pelaku industri makanan dan minuman serta industri baja. Kementerian Perindustrian akan terus memberikan dukungan agar industri nasional semakin berdaya saing, termasuk mencarikan solusi terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi,” kata Sarmuji dalam keterangannya yang dikonfirmasi, sebagaimana diberitakan Antara, Rabu, (14/10/2026).

Di sektor makanan dan minuman (mamin), salah satu kendala utama ialah kesenjangan harga beras pecah yang digunakan sebagai bahan baku pengolahan pangan, termasuk bihun. Harga beras pecah dari luar negeri berkisar Rp5.700 hingga Rp6.000, sedangkan harga di dalam negeri mencapai sekitar Rp11.000.

“Selisih harga ini cukup besar dan tentu memengaruhi daya saing industri. Kalau harga bahan bakunya terlalu tinggi, industri seperti bihun akan sulit bersaing. Karena itu, kita sedang mencari solusi agar bahan baku bisa diperoleh dengan harga yang lebih kompetitif,” ujar dia.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menjajaki kemungkinan pemanfaatan stok beras Perum Bulog yang telah lama tersimpan sebagai bahan baku industri. Skema ini masih perlu dibahas, termasuk penentuan harga yang dapat diterima pelaku usaha. Kemenperin juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membicarakan opsi tersebut.

“Kita sedang mencari cara agar stok beras Bulog yang sudah lama tersimpan dapat dimanfaatkan industri, tentunya dengan harga yang bisa ditoleransi oleh pelaku usaha. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membahas persoalan ini,” katanya.

Ketua GAPMMI Adhi S Lukman juga berharap penetapan neraca komoditas bahan baku, seperti gula, garam, jagung, dan daging, dapat dipercepat. Kepastian tersebut dinilai penting agar kebutuhan bahan baku industri terpenuhi pada awal 2027.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika mengatakan Kemenperin akan menindaklanjuti masukan GAPMMI. Ia optimistis industri mamin dapat tumbuh 6–7 persen hingga akhir 2026.

Di sektor baja, tantangan utama berasal dari tekanan produk impor dan kelebihan pasokan global. Sarmuji menilai industri strategis tersebut membutuhkan perlindungan melalui instrumen tarif maupun nontarif, tetapi kebijakan itu harus berjalan beriringan dengan perbaikan efisiensi dan produktivitas.

“Untuk industri strategis seperti baja, tentu perlu ada proteksi, baik melalui instrumen tarif maupun nontarif. Namun, proteksi saja tidak cukup. Kita juga harus meningkatkan daya saing industri agar semakin tangguh menghadapi persaingan global,” ujar dia.

Chairman IISIA Willgo Zainar menyebut utilisasi industri baja nasional masih berada di kisaran 43–57 persen. Pada saat yang sama, tekanan impor meningkat di tengah kelebihan produksi baja dunia yang mencapai sekitar 640 juta ton, termasuk 120 juta ton dari China.

Vice Chairman IISIA Ismail Mandry menambahkan, impor baja pada 2024–2025 mencapai sekitar 8 juta ton per tahun. Sementara itu, volume impor hingga Agustus 2026 telah menyentuh 7 juta ton.

“Kami berharap impor baja dapat dikendalikan, terutama untuk produk yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri. Kami bukan antiimpor, tetapi perlu ada keseimbangan agar industri nasional tetap dapat tumbuh dan berdaya saing,” kata Ismail menjelaskan.

Selain persoalan impor, IISIA menyoroti pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang baru mencapai sekitar 60 persen dari kuota yang diperoleh industri baja. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti untuk mendukung operasional industri nasional.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Setia Diarta mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan pelaku industri.

“Kami akan bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lainnya mencari solusi atas berbagai isu yang telah disampaikan oleh asosiasi dan dibahas bersama Bapak Menteri, sehingga industri baja nasional dapat semakin kompetitif,” ujar Setia.

Penyelesaian persoalan harga bahan baku, kepastian pasokan komoditas, pengendalian impor, dan optimalisasi pemanfaatan gas diharapkan dapat memperkuat kemampuan industri mamin dan baja dalam bersaing. Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memastikan kebijakan perlindungan industri tetap sejalan dengan peningkatan produktivitas dan kebutuhan pasar domestik. []

Redaksi01