Kerja Sama Semua Pihak Demi Mewujudkan Ketahanan Farmasi Nasional

PARLEMENTARIA – Dalam rangka mendukung transformasi kesehatan, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin menilai Indonesia perlu meningkatkan ketahanan farmasi nasional. Salah satunya dengan penyediaan obat-obatan secara mandiri dan dengan harga yang terjangkau. “Kami berharap ada kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara, red), dan industri farmasi lokal agar obat-obat penting bisa diproduksi di Indonesia, termasuk bahan bakunya,” ujar Salehuddin kepada awak media di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, Selasa (14/11/2023).

Produksi obat-obatan dalam negeri, menurutnya, akan menekan biaya operasional, selain pemanfaatan potensi obat tradisional seperti jamu dengan khasiat yang juga terbukti secara ilmiah. “Selama ini jamu kurang ditingkatkan pengolahan dan produknya. Padahal, jamu bisa membantu masyarakat kita, terutama petani yang berusaha pada bidang apotek kultural atau herbal,” kata Politikus Partai Golkar itu.

Selain itu lanjut dia, kebijakan ketahanan farmasi nasional bukan hanya menguntungkan masyarakat luas dari sisi kesehatan, melainkan juga dampak positif perekonomian petani yang menyediakan bahan baku obat. Dia menambahkan, pemerintah juga harus meningkatkan kelembagaan dan sumber daya manusia bidang farmasi agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. “Transformasi kesehatan itu harus didorong semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” kata Salehuddin.

Undang Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, lanjutnya, memberikan kemudahan bagi dokter umum untuk mengakses pendidikan spesialis. “Undang-undang kesehatan itu memberikan keringanan terhadap dokter umum untuk mengakses spesialis,” ujar legislator daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu. “Pemerintah juga harus meningkatkan kelembagaan dan sumber daya manusia bidang farmasi, agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Transformasi kesehatan itu harus didorong semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” sambung Salehuddin.

Dia berharap kemudahan para dokter untuk mengakses pendidikan spesialis berdampak pada keberadaan tenaga-tenaga kesehatan yang kompeten secara merata di berbagai daerah. Kalimantan Timur, menurutnya, masih kekurangan dokter spesialis, terutama di kabupaten-kota dan puskesmas. “Kita harus aktifkan semua instrumen layanan kesehatan di masing-masing tingkat, termasuk farmasi. Kita juga harus inovasi terkait dengan farmasi di Indonesia untuk menekan harga obat-obatan,” tutur Salehuddin. []

Penulis: Putri Aulia Maharani | Penyunting: Aji Utami