Kesehatan Tertinggal di Pedesaan, DPRD Kaltim Minta Solusi Nyata
SAMARINDA– Masalah ketidakmerataan jumlah tenaga kesehatan di Kaltim, antara wilayah perkotaan dan daerah pedesaan terpencil, masih belum teratasi hingga saat ini. Hal ini mendapat perhatian serius dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Andi Satya Adi Saputra. Politisi Partai Golkar ini mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menangani masalah ini secara serius, salah satunya dengan memberikan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil.
Andi Satya Adi Saputra menjelaskan bahwa ketidakmerataan jumlah tenaga kesehatan sebagian besar disebabkan oleh kompensasi yang diterima yang dianggap kurang memadai. Banyak tenaga medis, termasuk dokter, yang enggan bertugas di daerah pelosok karena pendapatan yang lebih menguntungkan di kota-kota besar. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemerataan layanan kesehatan.
Sebagai solusi, Andi Satya, yang juga seorang dokter, menyarankan Pemprov Kaltim untuk bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (FK Unmul) dalam penempatan dokter baru di daerah pedalaman. Namun, hal ini harus dibarengi dengan pemberian insentif yang cukup agar tenaga kesehatan bersedia ditempatkan di daerah tersebut.
Ketidakmerataan tenaga kesehatan ini berpengaruh langsung pada tingginya angka kematian ibu dan bayi, karena kurangnya penanganan medis yang memadai. Andi Satya menambahkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator penting dalam menilai kualitas layanan kesehatan di suatu daerah.
Selain itu, ia menyoroti masalah mekanisme rujukan berjenjang yang masih menjadi hambatan, terutama masalah jarak dan miskomunikasi yang menyebabkan penanganan pasien terlambat. Evaluasi terhadap sistem ini sangat diperlukan agar pelayanan kesehatan dapat lebih cepat dan tepat sasaran.[]
Himawan Minarno.
