Kolaborasi BTN-KAI Percepat Hunian Terjangkau di Kawasan Perkotaan
JAKARTA – Pemerintah mempercepat pengembangan hunian terintegrasi berbasis transportasi di kawasan perkotaan melalui kolaborasi lintas lembaga, dengan fokus pada pembangunan rumah susun terjangkau di titik strategis seperti kawasan Manggarai.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon Napitupulu dan Dirut PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, sebagai tindak lanjut arahan Presiden terkait penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
“Pertemuan ini membahas tindak lanjut arahan Presiden Prabowo dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan,” sebagaimana dilansir Antara, Rabu, (22/04/2026).
Dalam pertemuan tersebut, BTN bersama KAI serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyampaikan komitmen pembangunan hunian vertikal di kawasan Manggarai. Proyek ini telah memasuki tahap awal dengan pembangunan sekitar 5.000 unit rumah susun berukuran 45 dan 54 meter persegi.
Hunian tersebut dirancang agar dapat diakses masyarakat melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan perumahan di wilayah perkotaan dengan harga terjangkau.
Selain rencana pembangunan, BTN juga melaporkan capaian program perumahan sepanjang 2025, yakni sekitar 200.000 unit rumah melalui KPR dan FLPP, serta 40.000 unit rumah non-KPR. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah tersebut pada 2026 seiring dorongan percepatan pembangunan hunian nasional.
“Dan di tahun 2026 ini sesuai arahan Presiden jumlahnya akan ditingkatkan,” tulis unggahan tersebut.
Pertemuan itu juga membahas pengembangan infrastruktur pendukung, termasuk redesain Stasiun Gambir dan peningkatan kualitas layanan kereta api untuk penumpang maupun logistik di berbagai wilayah.
Konsep pengembangan kawasan berbasis transit oriented development (TOD) turut menjadi perhatian dalam pembahasan, sebagai strategi menciptakan kawasan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik sekaligus mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru di perkotaan.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap penyediaan hunian tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat serta memperkuat konektivitas antarwilayah secara berkelanjutan. []
Penulis: M Sholahadhin Azhar | Penyunting: Redaksi01
