Komisi 3 Desak Pemkot Serius Lengkapi Data Teknis

SAMARINDA – Ketidakpastian dalam penanganan banjir di Kota Samarinda kembali mengemuka, kali ini dari sudut pandang legislator yang menekankan pentingnya kesiapan data dan arah kebijakan yang sistematis. Komisi 3 DPRD Kota Samarinda menilai bahwa meski pemerintah kota telah menunjukkan komitmen melalui proyek drainase, tanpa perencanaan teknis yang jelas dan dokumen pendukung yang lengkap, hasilnya dikhawatirkan tidak akan berkelanjutan.

Ketua Komisi 3 DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengakui adanya peningkatan aktivitas pemerintah dalam mengatasi banjir melalui proyek-proyek perbaikan saluran air di berbagai titik. “Kami mengakui bahwa upaya penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda sangat masif, termasuk perbaikan drainase di seluruh kota,” ujar Deni, Selasa (03/06/2025).

Namun, dari sisi perencanaan, Deni menilai belum ada sistem pendukung yang cukup kuat untuk mengawal proyek jangka panjang ini. Menurutnya, program mitigasi banjir bukan sekadar pembangunan fisik, tapi juga perlu didukung dengan data terintegrasi. “Butuh waktu dan anggaran yang bertahap, mengingat dana tidak bisa langsung turun dalam jumlah besar sekaligus,” Jelasnya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Komisi 3 adalah belum tersedianya blueprint atau peta induk proyek drainase dan banjir dalam format digital dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Dinas PUPR telah memaparkan rencana mereka untuk tahun 2025 dan 2026, tetapi blueprint lengkapnya belum diberikan kepada kami,” Kata Deni.

Ia menambahkan bahwa dokumen digital tersebut bukan hanya pelengkap, tapi menjadi acuan utama dalam pengawasan dan penyusunan kebijakan anggaran. “Kami sangat membutuhkan blueprint ini dalam bentuk data digital untuk menjadi bahan kajian dalam proses perencanaan dan penganggaran di DPRD Kota,” Tambahnya.

DPRD, lanjut Deni, telah menyampaikan penanganan banjir sebagai agenda utama dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mengingat persoalan ini tidak hanya berdampak pada infrastruktur, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Deni juga tidak menampik bahwa faktor-faktor eksternal memperparah situasi banjir di Samarinda, seperti cuaca ekstrem, pasang air laut di Sungai Karang Mumus dan Sungai Mahakam, hingga limpahan air dari wilayah hulu. “Tentu saja, kami ingin mereduksi banjir di Samarinda, apalagi kejadian ini sudah berulang dua kali,” Ujarnya.

Meski begitu, ia menekankan bahwa keterbatasan akibat faktor alam bukan alasan untuk mengurangi urgensi aksi nyata. “Meskipun banyak faktor alam yang berkontribusi, fokus utama kami adalah menghitung apa yang bisa kita lakukan dan anggarkan untuk penanganan banjir. Itu yang paling penting,” Tegasnya.

Komisi 3 berharap Pemerintah Kota Samarinda segera melengkapi dokumen perencanaan dan membuka akses koordinasi lintas sektor agar penanganan banjir dapat berlangsung lebih efisien dan berkelanjutan, serta dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Penulis: Slamet