Komisi II DPRD Samarinda Genjot Potensi PAD dari Sumber Baru

ADVERTORIAL – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menggelar rapat kerja bersama sejumlah instansi mitra guna membahas dan mengevaluasi perkembangan serta target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tepian. Dalam forum yang digelar di Gedung DPRD Kota Samarinda, Kamis (31/07/2025) sore itu, pembahasan diarahkan pada upaya mengetahui sejauh mana realisasi dan proyeksi peningkatan PAD di tengah dinamika ekonomi yang berlangsung.

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Rusdi Doviyanto, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memetakan perkembangan PAD secara faktual. “Jadi kita lebih ke melihat berapa proyeksi ataupun keberhasilan peningkatan PAD kita untuk kondisi sekarang,” ujarnya kepada awak media usai rapat berlangsung.

Selain menelaah capaian tahun berjalan, Komisi II juga memberi perhatian pada perencanaan dan estimasi pendapatan tahun anggaran 2026 sebagai dasar untuk memperkuat pengelolaan fiskal daerah ke depan. “Jadi kita ingin tahu seberapa tinggi ya, seberapa jauh dan target di tahun 2026 ini,” lanjut Rusdi.

Dalam kesempatan tersebut, Rusdi mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi adanya peningkatan PAD dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, capaian itu merupakan hasil dari penguatan manajemen pengelolaan serta eksplorasi terhadap potensi sumber pendapatan yang ada. “Jadi kita tentunya pasti mengapresiasi karena mengalami banyak peningkatan,” ucapnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa DPRD tidak hanya berperan sebagai pengamat. Komisi II, menurutnya, akan terus mendorong agar sektor-sektor pendapatan yang belum tergali secara optimal dapat dimanfaatkan lebih strategis. “Dan kita juga pengen mendorong kira-kira apa saja yang punya potensi untuk lebih ditingkatkan,” sambung Rusdi.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah yang berwenang di bidang perencanaan dan keuangan, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPERINDA), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Tujuannya untuk memastikan adanya keterpaduan visi antara legislatif dan eksekutif dalam merancang kebijakan peningkatan PAD secara komprehensif. “Hari ini kita mencoba berkoordinasi dengan BAPPERINDA, BAPENDA dan BPKAD,” jelasnya.

Dari hasil pembahasan tersebut, Rusdi mengungkapkan bahwa target PAD pada tahun anggaran 2026 menunjukkan proyeksi peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari mitra kerja, PAD yang sebelumnya berada pada kisaran Rp900 miliar pada 2025 diperkirakan akan menembus angka Rp1 triliun lebih pada tahun mendatang. “Semua Alhamdulillah baik, malah target tahun 2026 itu kan meningkat, kan, yang awalnya sekitar 900-an ini mungkin di tadi, kalau nggak salah, di angka 1 triliun lebihlah,” pungkasnya.[]

Penulis: Diyan Febrina Citra | Penyunting: Aulia Setyaningrum