Koperasi Merah Putih Didorong Jadi Penggerak Usaha Lokal Desa
SUKOHARJO – Potensi usaha lokal menjadi salah satu modal pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, bukan sekadar menjadi tempat penjualan kebutuhan pokok. Pemerintah mendorong koperasi menyesuaikan kegiatan usahanya dengan karakteristik wilayah, termasuk mengembangkan produk pertanian, pangan olahan, dan kerajinan warga.
Penguatan peran koperasi tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kabupaten Sukoharjo, Selasa (13/10/2026). Mereka meninjau operasional KDKMP di Desa Purbayan, Kadilangu, dan Menuran, Kecamatan Baki, untuk melihat kesiapan koperasi menjalankan kegiatan usaha.
Di Desa Purbayan, potensi ekonomi masyarakat antara lain budidaya jamur kuping, produksi kerupuk rambak, emping melinjo, sayuran yang dikelola Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta kerajinan wayang. Beragam produk tersebut berpeluang menjadi bagian dari kegiatan pemasaran koperasi sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan pelaku usaha setempat.
Ahmad Luthfi menekankan bahwa pengembangan KDKMP perlu mempertimbangkan potensi dan kearifan lokal setiap daerah. Menurutnya, model usaha koperasi tidak seharusnya diseragamkan karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan sumber daya yang berbeda.
“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata sama, disesuaikan kearifan lokal daerahnya,” kata Luthfi beberapa waktu yang lalu.
Sementara itu, Zulkifli Hasan menyebut pengembangan KDKMP sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas pemerataan ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Presiden Pak Prabowo ingin desa atau kelurahan itu maju. Yang maju jangan kota saja. Desa juga harus maju, kelurahan juga maju,” kata Zulkifli.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas fisik perlu diikuti aktivitas usaha yang berjalan dan memberikan manfaat langsung bagi warga.
“Tentu gedung ini tidak ada manfaatnya kalau tidak diisi. Tujuannya agar koperasi ini bisa melayani kebutuhan masyarakat desa dengan tepat,” ujarnya.
KDKMP dirancang untuk menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bahan pangan, pupuk dan elpiji bersubsidi, layanan keuangan, hingga pemasaran hasil produksi petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan cakupan layanan tersebut, koperasi diharapkan dapat menghubungkan kebutuhan warga dengan produk yang dihasilkan masyarakat setempat.
Pada kunjungan di KDKMP Purbayan, rombongan juga meninjau gerai dan gudang koperasi, aktivitas transaksi, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan penjualan produk UMKM. Kegiatan turut diisi penyerahan bantuan beras secara simbolis kepada 10 penerima.
Pengembangan koperasi dilakukan secara bertahap, termasuk melalui dukungan seorang manajer koperasi yang pembiayaannya ditanggung selama dua tahun. Setelah masa dukungan tersebut berakhir, koperasi diharapkan dapat mengelola kegiatan usahanya secara mandiri.
Di Jawa Tengah, sebanyak 4.230 KDKMP menjadi sasaran prioritas verifikasi. Hingga 30 September 2026, progres verifikasi mencapai 61,67 persen. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi 5.040 bendahara KDKMP secara bertahap mulai Oktober hingga akhir November 2026.
Upaya penguatan lainnya meliputi fasilitasi kontak bisnis di 35 kabupaten/kota, pengembangan kemitraan usaha, serta pendampingan tata kelola dan pemasaran produk lokal. Langkah tersebut diharapkan membantu koperasi memperkuat pengelolaan sekaligus membuka akses pasar bagi produk masyarakat.
Sebagaimana diberitakan Esposin, Selasa (13/10/2026), rangkaian kegiatan di Sukoharjo menjadi bagian dari pemantauan kesiapan operasional KDKMP. Keberhasilan program ini akan bergantung pada kemampuan koperasi menjalankan layanan secara berkelanjutan, membangun kemitraan, serta mengembangkan usaha sesuai kebutuhan dan potensi ekonomi masyarakat di masing-masing wilayah. []
Redaksi01
