KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Musi Banyuasin
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi dalam pengerjaan proyek jalan di Tebing Bulang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam penyelidikan ini, KPK menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Selasa (4/3/2025).
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengungkapkan bahwa tim penyidik telah melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut.
“Penyidik KPK melakukan penggeledahan di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin, tepatnya di kantor Dinas PUPR serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,” kata Tessa kepada wartawan JawaPos.com, Selasa.
Tessa menegaskan bahwa penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan jalan Tebing Bulang Km 11 Jirak-Jembatan Gantung-Talang Simpang-Simpang Rukun Rahayu-Mekar Jaya yang dikerjakan dengan dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018.
Menurutnya, dalam penggeledahan yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari, penyidik KPK menemukan barang bukti elektronik (BBE) yang kemudian disita untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
“Dari hasil penggeledahan, penyidik mengamankan barang bukti elektronik yang kini telah disita untuk pendalaman lebih lanjut melalui pemeriksaan saksi-saksi,” jelas Tessa.
Meskipun telah mengamankan barang bukti, KPK hingga kini belum mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lembaga antikorupsi tersebut masih mendalami keterlibatan berbagai pihak dalam dugaan penyimpangan proyek jalan di Musi Banyuasin.
“Kami masih melakukan pendalaman terhadap barang bukti yang diperoleh dan akan segera melakukan pemeriksaan saksi-saksi guna mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini,” ujar Tessa.
Kasus ini menjadi perhatian mengingat pembangunan infrastruktur jalan yang dibiayai oleh APBD seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menjadi lahan praktik korupsi. KPK berkomitmen untuk terus mengusut tuntas kasus ini guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. []
Nur Quratul Nabila A
