Lahan dan Biaya Bangunan Makin Mahal, Rumah Kecil Tetap Jadi Incaran di Bali
DENPASAR – Kenaikan biaya pembangunan dan keterbatasan lahan mendorong rumah berukuran kecil tetap menjadi pilihan masyarakat di Bali. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan harga rumah kategori kecil yang lebih tinggi dibandingkan rumah berukuran menengah dan besar pada triwulan III-2026.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat, harga rumah kategori kecil dengan luas bangunan kurang dari 36 meter persegi tumbuh 0,98 secara tahunan. Pertumbuhan itu melampaui kenaikan harga rumah kategori menengah sebesar 0,70 persen dan rumah kategori besar sebesar 0,73 persen.
Kepala BI Bali Achris Sarwani mengatakan, permintaan terhadap hunian berukuran kecil masih terjaga meskipun pasar properti residensial mengalami normalisasi.
“Permintaan terhadap hunian, khususnya segmen rumah berukuran kecil, tetap terjaga di tengah normalisasi pasar properti residensial,” kata Achris di Denpasar, Selasa (17/11/2026), sebagaimana dilansir ANTARA, Selasa (17/11/2026).
Di balik permintaan tersebut, pengembang menghadapi tekanan biaya yang berpotensi memengaruhi harga jual rumah. Hasil survei Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) menunjukkan kenaikan harga bahan bangunan menjadi faktor utama pendorong biaya pembangunan, disusul peningkatan upah tenaga kerja.
Tekanan biaya juga berasal dari kenaikan biaya perizinan, harga energi dan transportasi, serta penambahan fasilitas pendukung kawasan perumahan. Berbagai komponen tersebut membuat pengembang harus memperhitungkan kembali biaya proyek dan strategi penetapan harga.
Selain biaya pembangunan, keterbatasan lahan menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan properti residensial primer di Bali. Pengembang juga menghadapi tingginya suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), beban perpajakan, serta proses perizinan dan birokrasi.
Menghadapi kondisi itu, pelaku usaha properti cenderung lebih selektif dalam memperluas proyek. Penyesuaian harga jual dan keputusan ekspansi dilakukan secara hati-hati untuk mempertahankan daya saing sekaligus menyesuaikan kemampuan pasar dalam menyerap pasokan rumah.
Dari sisi pembiayaan pembangunan, pengembang di Bali masih mengandalkan dana internal dengan porsi 56,3 persen. Pinjaman perbankan berada di posisi berikutnya sebesar 37,8 persen, disusul dana konsumen 3,8 persen dan pembiayaan lembaga keuangan nonbank sebesar 2,2 persen.
Sementara itu, KPR tetap menjadi pilihan utama masyarakat untuk membeli rumah. Skema pembiayaan tersebut mencakup 79,3 persen dari keseluruhan transaksi pembelian rumah.
Achris menilai besarnya porsi KPR memperlihatkan bahwa kondisi pembiayaan perbankan masih berpengaruh kuat terhadap perkembangan pasar properti di Bali.
“Tingginya peran KPR menunjukkan perkembangan suku bunga dan akses pembiayaan perbankan masih menjadi faktor penting yang mempengaruhi pasar properti residensial di Bali,” imbuhnya.
Besarnya ketergantungan terhadap KPR membuat perkembangan suku bunga dan kemudahan memperoleh kredit menjadi faktor penting bagi calon pembeli rumah. Karena itu, keberlanjutan permintaan hunian berukuran kecil tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan dan harga bangunan, tetapi juga kemampuan masyarakat mengakses pembiayaan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pengembang dan sektor perbankan untuk menjaga keterjangkauan hunian di tengah kenaikan biaya pembangunan. []
Redaksi01
